Dapatkah REDD menyelamatkan lahan gambut Indonesia dari kebakaran?

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 14 Oktober 2015 Indonesia

Koran Strait Times melaporkan bahwa anggaran untuk kebakaran di indonesia tahun ini dapat mencapai 33 miliar US$, mengutip perkiraan awal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

 Dampak ekonomi parah. Dampak terhadap iklim, sosial dan lingkungan lebih parah. Greenpeace mencatat kebakaran Indonesia tahun ini akan melepaskan lebih banyak karbon ke atmosfir dibandingkan Inggris. 

 Terakhir kali kebakaran Indonesia separah ini adalah pada 1997-1998. sebuah laporan memperkirakan Indonesia kehilangan 20,1 miliar US$ akibat kebakaran waktu itu, dan antara 0,81 hingga 2,57 gigaton emisi karbon dilepaskan. Inggris melepaskan 0,14 gigaton karbon tahun lalu (0,52 gigaton karbon dioksida).

Jika Bank Dunia melucuti kerangka pengamannya, apa artinya bagi REDD?

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang •30 Juli 2014

Empat tahun lalu, Simon Counsell, direktur Rainforest Foundation UK, dikutip di Observer mengatakan bahwa “REDD harus dikeluarkan dari tangan Bank Dunia”.

Seminggu kemudian, surat kabar itu menyampaikan koreksi berikut:

Kami diminta untuk mengklarifikasi bahwa skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) yang ditampilkan dalam artikel ini tidak, sebagaimana kami nyatakan, “di tangan Bank Dunia”. REDD adalah sebuah skema yang dianut oleh sebuah kemitraan negara-negara dan organisasi-organisasi yang berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon.

Wawancara dengan Michael Schmidlehner, Amazonlink: “REDD bertujuan mengalihkan tanggung jawab atas krisis iklim dari masyarakat industri kepada komunitas penghuni hutan”

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 27 Agustus 2015 Brazil

Wawancara dengan Michael Schmidlehner, pendiri Amazonlink. Wawancara dilakukan via emal pada Agustus 2015.

REDD-Monitor: Tolong jelaskan pekerjaan dan peran Anda di dalam organisasi Amazonlink.org

Michael Schmidlehner: Saya sesama pendiri organisasi tersebut pada 2001 dan sejak saat itu mengetuainya. Tujuan organisasi adalah mendukung dan memperkuat komunitas penghuni hutan di Amazonia melalui penyediaan akses informasi dan perdagangan adil. Saya membangun kontak dengan sejumlah toko di Jerman yang menjual barang-barang hasil kerajinan masyarakat pribumi.

Wawancara dengan Winnie Overbeek, World Rainforest Movement: “REDDtidak hanya merupakan solusi keliru bagi perubahan iklim, REDD juga menghadirkan ancaman bagi masyarakat yang bergantung pada hutan”

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 26 Agustus 2015

Wawancara dengan Winne Overbeek, Koordinator Internasional dari World Rainforest Movement. Wawancara dilakukan melaui email pada Agustus 2015

REDD-Monitor: Tolong jelaskan apa itu WRM dan pekerjaannya bersama gerakan-gerakan sosial di Brazil dan di seluruh dunia

Winnie Overbeek: The World Rainforest Movement (WRM) didirikan pada 1986 oleh sekelompok aktivis dari berbagai negara dan benua untuk memfasilitasi, mendukung dan memperkuat perjuangan melawan deforestasi dan perampasan tanah di negara-negara yang kaya hutan.

Penggusuran masyarakat pribumi Sengwer: Bank Dunia melanggar kerangka pengaman di Kenya

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang, 30 September 2014

Panel Inspeksi Bank Dunia menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kerangka pengamannya dalam proyek konservasi di Perbukitan Cherangany di Kenya. Ribuan masyarakat pribumi Sengwer terusir dan rumah-rumah mereka dibakar.

Pada Januari 2013, masyarakat Sengwer mengajukan keberatan kepada Bank Dunia perihal Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRMP) yang didanai oleh Bank Dunia. Sebuah bocoran laporan tahun 2014 dari Panel Inspeksi diperoleh Guardian. Laporan itu menuduh Bank Dunia gagal melindungi hak-hak masyarakat Sengwer.

Kerangka kerja Warsawa untuk REDD Plus: Keputusan tentang rangkuman informasi tentang kerangka pengaman

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang•17 Desember 2013

Keputusan Warsawa mengenai rangkuman informasi tentang kerangka pengaman sangatlah lemah. Pemerintah-pemerintah “seharusnya” memberikan sebuah laporan rangkuman setiap dua tahun. Bila merasa enggan, negara-negara kurang maju bahkan tidak harus mengirimkan laporan.

Pada November 2013, para negosiator di COP19 di Warsawa menyetujui tujuh keputusan yang berhubungan dengan REDD – “Kerangka kerja Warsawa untuk REDD Plus”. Anda dapat membaca naskah keputusan sebagai hasil dari COP19 di Warsawa di sini.

Tulisan ini adalah bagian dari seri REDD-Monitor yang menyoroti keputusan itu baris per baris. Tulisan ini menyoroti keputusan tentang Penentuan waktu dan frekuensi presentasi rangkuman informasi tentang bagaimana semua kerangka pengaman merujuk pada keputusan 1/CP.16, lampiran I, disikapi dan dihargai (berkas pdf, 19.2 KB).

Apa itu kerangka pengaman REDD?

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 20 Maret 2015

Naskah tentang kerangka pengaman REDD disetujui pada 2010 dalam negosiasi iklim PBB di Cancún, Mexico. Apa sesungguhnya kerangka pengaman ini? Tulisan ini akan menjelaskan tentang tujuh kerangka pengaman yang disetujui di Cancún.

Ini adalah tulisan yang kedua dalam seri-mini tentang kerangka pengaman REDD. Tulisan berikutnya akan melihat bagaimana pemerintah-pemerintah diharapkan melaporkan tentang kerangka pengaman melalui “Sistem Informasi Kerangka Pengaman”(SIS).

Kerangka pengaman REDD: Tanggapan (atau kurangnya tanggapan) dari Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang 30 Juni 2015



Pada 10 Juni 2015, REDD-Monitor mengirimkan 10 pertanyaan tentang kerangka pengaman REDD kepada lima pakar dalam bidang tersebut. Tanggapan-tanggapan akan dimasukkan ke dalam laporan yang saat ini sedang saya garap mengenai kerangka pengaman REDD. Sejauh ini, saya hanya menerima satu tanggapan dari Maria Brockhaus dan Amy Duchelle di CIFOR. Salah satu kelompok yang mendapatkan kiriman pertanyaan adalah Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ (KKPR). Pada situs webnya Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang terdiri dari “41 organisasi dan perseorangan dan difasilitasi oleh Ateneo School of Government di Manila”.

Anggota-anggota KKKPR meliputi (antara lain) Greenpeace, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Tebtebba, Rainforest Foundation Norway, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Environmental Investigation Agency (EIA-US), Ateneo School of Government (ASoG), Bianca Jagger Human Rights Foundation, and Birdlife International.

Kerangka Pengaman REDD: Melindungi investasi atau menjunjung hak?

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 12 Maret 2015



Pada beberapa minggu mendatang, REDD-Monitor akan menampilkan seri tulisan tentang kerangka pengaman REDD. Tulisan ini, yang merupakan pengantar seri, ditulis oleh Ivonne Yanez dari Action Ecológica di Ekuador dan juga diunggah ke World Rainforest Movement.

Tulisan berikutnya akan menyoroti naskah dari tujuh kerangka pengaman REDD. Tulisan-tulisan selanjutnya akan membahas status terkini negosiasi tentang kerangka-kerangka pengaman, apa yang telah disepakati (dan oleh siapa), bagaimana impiementasi kerangka-kerangka pengaman dilaporkan, apa yang terjadi bila kerangka pengaman dilanggar, dan seterusnya.

Kerangka Pengaman REDD: 10 jawaban dari Maria Brockhaus dan AmyDuchelle (CIFOR)

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 23 Juni 2015

 Dua minggu lalu, REDD-Monitor mengirimkan 10 pertanyaan tentang kerangka pengaman REDD via email kepada lima pakar di bidang REDD dan kerangka pengaman. Inilah tanggapan pertama, dari Maria Brockhaus dan Amy Duchelle di Center for International Forestry Research (CIFOR).

Maria Brockhaus

Amy Duchelle

Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyumbangkan sejumlah masukan berbasis penelitian terhadap banyak pertanyaan seputar kerangka pengaman REDD. Berikut ini, Anda dapat membaca sejumlah jawaban yang berhubungan dengan sejumlah penelitian yang kami percayai dapat membantu memperdalam pemahaman pemirsa dalam debat yang Chris sajikan di sini.

Bagaimana kerangka pengaman Bank Dunia gagal menjunjung hak-hak asasi manusia di Honduras dan Kenya

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang • 19 Juni 2015

Pada COP16 di Cancun pada akhir 2010, pihak-pihak dalam UNFCCC sepakat bahwa, “Pihak-pihak seharusnya, dalam semua aksi yang berhubungan dengan perubahan iklim, sepenuhnya menghormati hak-hak asasi manusia.” Namun demikian, sejak itu tidak ada pedoman lebih lanjut. Dan boleh dibilang, kata “seharusnya” ketimbang “harus”adalah mengkhawatirkan.

Pada Februari 2015, 260 LSM menandatangani sebuah rancangan untuk diajukan ke Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Platform Durban untuk Penguatan Aksi yang menyerukan perlindungan HAM dalam Kesepakatan Iklim Paris:

Kami menyerukan pada Pihak-pihak Negara untuk memasukkan bahasa dalam kesepakatan iklim 2015 yang mengharuskan Pihak-pihak, dalam semua aksi yang berhubungan dengan perubahan iklim untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak asasi manusia bagi semua orang.

Keputusan Bonn 2015 tentang Kerangka Pengaman REDD

Keputusan Bonn 2015 tentang Kerangka Pengaman REDD
Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang 18 Juni 2015


Pada Desember 2013, para negosiator iklim PBB menyetujui Kerangka kerja Warsawa untuk REDD+. Kerangka kerja tersebut memasukkan keputusan tentang rangkuman informasi mengenai kerangka pengaman. Pada saat itu saya menggambarkan keputusan ini sebagai sangat lemah. Keputusan itu dicapai di Bonn pada awal bulan ini, dan berhasil membuat naskah tersebut menjadi semakin lemah.
Naskah yang disetujui di Warsawa tentang rangkuman informasi mengenai kerangka pengaman menyebutkan bahwa pemerintah-pemerintah “seharusnya” memberikan sebuah rangkuman informasi tentang bagaimana mereka menyikapi dan menghargai kerangka pengaman REDD yang disetujui di Cancun. Dan negara-negara REDD “seharusnya” memberikan rangkuman informasi setiap dua tahun “yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan mengenai rancangan komunikasi nasional”.