Penggusuran masyarakat pribumi Sengwer: Bank Dunia melanggar kerangka pengaman di Kenya

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang, 30 September 2014

Panel Inspeksi Bank Dunia menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kerangka pengamannya dalam proyek konservasi di Perbukitan Cherangany di Kenya. Ribuan masyarakat pribumi Sengwer terusir dan rumah-rumah mereka dibakar.

Pada Januari 2013, masyarakat Sengwer mengajukan keberatan kepada Bank Dunia perihal Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRMP) yang didanai oleh Bank Dunia. Sebuah bocoran laporan tahun 2014 dari Panel Inspeksi diperoleh Guardian. Laporan itu menuduh Bank Dunia gagal melindungi hak-hak masyarakat Sengwer.

Penggusuran yang didanai oleh Bank Dunia

Di bawah proyek ini, perbatasan cadangan hutan Cherangany bergeser. Akibatnya, keluarga-keluarga Sengwer mendapatkan diri mereka berada di dalam cadangan hutan sehingga mereka diusir. Mereka tidak diberitahu mengenai perubahan perbatasan.

Lembaga Hutan Kenya melakukan penggusuran di hutan Cherangany pada 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2013. Penggusuran ini, melibatkan pembakaran rumah dan lumbung pangan, didanai secara efektif oleh Bank Dunia, sebagaimana dicatat oleh Forest Peoples Programme.

Menurut Kesepakatan Pendanaan antara Bank Dunia dan Kenya, pada mulanya proyek ini dimaksudkan untuk memperkuat,

“kapasitas kelembagaan untuk mengelola sumber daya air dan hutan, mengurangi insiden dan bencana yang berhubungan dengan air, seperti kekeringan, banjir dan kekurangan debit air di area hulu sungai dan meningkatkan taraf hidup masyarakat-masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air dan hutan secara bersama-sama.”

Proyek gagal menyikapi isu-isu tanah

Dari banyak hal, proyek ini diharapkan mendukung resolusi isu-isu tanah melalui demarkasi perbatasan partisipatori, dan klarifikasi klaim-klaim tanah.

Ketika proyek dimulai, Manajemen Bank menyadari bahwa penyelesaian isu-isu tanah “terlalu ambisius” dan tidak dapat dicapai dalam kerangka waktu proyek.

Pada Juni 2011, proyek ini direstrukturisasi. Manajemen Bank mengakui bahwa proyek ini “tidak mampu menerapkan komitmen-komitmen yang berhubungan dengan tanah”, seperti memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Forest Peoples Programme menunjukkan bahwa dengan kegagalan menyikapi klaim-kliam tanah masyarakat-masyarakat pribumi,

NRMP menambah marginalisasi dan ketidakamanan warga adat Hutan Embobut, yang paling nyata adalah dengan penambahan dana dan pengamanan untuk konservasi yang berusaha mengeluarkan mereka yang secara tradisional peduli terhadap hutan mereka, dan sebaliknya menawarkan (dengan penerapan yang buruk) proyek-proyek ekonomi di luar hutan, seolah-olah dengan tawaran tersebut dapat mengkompensasi masyarakat Sengwer yang siap kehilangan segalanya melalui pendekatan untuk konservasi yang berdasarkan pada penggusuran dari tanah hutan nenek moyang mereka.

Jim Kim “kaget” mengetahui adanya penggusuran

Pada Januari 2014, James Anaya, pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat pribumi mengutuk penggusuran ini. “Masyarakat pribumi tidak boleh dipaksa pindah dari tanah atau wilayah mereka,” ujarnya

Bulan berikutnya, Presiden Bank Dunia JimYong Kim mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan kekagetannya terhadap peristiwa penggusuran terbaru.

Sebuah petisi Avaaz menghimpun hampir satu juta tanda tangan yang meminta agar Lembaga Hutan Kenya menghentikan penggusuran dan agar Bank Dunia mencegah pelanggaran semacam itu di masa depan.

Manajemen mengabaikan rekomendasi

Laporan panel inspeksi menemukan beberapa pelanggaran terhadap kerangka pengaman Bank Dunia. Tapi manajemen Bank memutuskan mengabaikan hampir semua rekomendasi.

Seorang juru bicara Forest Peoples Programme mengatakan kepada Guardian:

“Sayangnya, bocoran tanggapan manajemen Bank Dunia terhadap laporan itu menyangkal banyak temuan, tampak jelas memandang remeh fakta bahwa pelanggaran kebijakan kerangka pengaman telah terjadi, dan mereka membeberkan sebuah rencana aksi yang tidak memadai untuk dipertimbangkan oleh dewan Bank. Rencana aksi itu hanya mengusulkan peningkatan latihan bagi staf lembaga hutan, dan rapat untuk membahas pelajaran yang bisa diperoleh.”

Keputusan dewan hari ini

Dewan Bank Dunia mengadakan rapat di Washington hari ini dan akan membuat keputusan akhir tentang tanggapan Bank terhadap laporan panel inspeksi. Bila Bank mendukung rencana aksi yang diusulkan oleh manajemen, penggusuran masyarakat pribumi yang hidup di Perbukitan Cherangany akan lengkap.

Lebih dari separuh masyarakat yang tergusur diperkirakan telah kembali ke rumah-rumah mereka sejak peristiwa penggusuran terakhir.

Sebagaimana dicatat oleh Connor Cavanagh, peneliti dari Norwegian University of Life Sciences, Perbukitan Cherangany adalah satu dari lima “menara air” di negara itu, yang menjadi hulu bagi sungai-sungai besar di Kenya. Keputusan Bank Dunia di Washington juga dapat mempengaruhi ribuan orang yang hidup di Gunung Elgon, Gunung Kenya, Pegunungan Aberdares, dan kompleks Hutan Mau.

Keputusan Dewan Bank Dunia hari ini akan mengatakan kepada kita tentang apakah Bank Dunia peduli terhadap pelanggaran kerangka pengamannya, apakah mereka mendukung hak-hak masyarakat pribumi, atau apakah Bank Dunia tetap mempromosikan sebuah versi konservasi benteng yang telah ketinggalan zaman, yang menginjak-injak hak-hak asasi manusia.

---

Kredit FOTO: Justin Kenrick, Forest Peoples Programme.