Kerangka pengaman REDD: Tanggapan (atau kurangnya tanggapan) dari Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+

Diterjemahkan dari tulisan Chris Lang 30 Juni 2015



Pada 10 Juni 2015, REDD-Monitor mengirimkan 10 pertanyaan tentang kerangka pengaman REDD kepada lima pakar dalam bidang tersebut. Tanggapan-tanggapan akan dimasukkan ke dalam laporan yang saat ini sedang saya garap mengenai kerangka pengaman REDD. Sejauh ini, saya hanya menerima satu tanggapan dari Maria Brockhaus dan Amy Duchelle di CIFOR. Salah satu kelompok yang mendapatkan kiriman pertanyaan adalah Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ (KKPR). Pada situs webnya Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang terdiri dari “41 organisasi dan perseorangan dan difasilitasi oleh Ateneo School of Government di Manila”.

Anggota-anggota KKKPR meliputi (antara lain) Greenpeace, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Tebtebba, Rainforest Foundation Norway, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Environmental Investigation Agency (EIA-US), Ateneo School of Government (ASoG), Bianca Jagger Human Rights Foundation, and Birdlife International.



Saya mengirimkan pertanyaan kepada Purple Romero (alasan utamanya karena namanya tercantum dalam rilis pers KKKPR, dan juga karena ia menulis sebuah artikel baru untuk Blog Berita Kehutanan CIFOR yang memuji kerangka pengaman REDD). Romero lekas membalas dan menyarankan bahwa pertanyaan-pertanyaan lebih tepat ditujukan ke Rosalind Reeve, “anggota KKKPR yang menggarap isu-isu seputar kerangka pengaman RED+ sejak Cancun”.

Inilah foto Reeve di Warsawa pada COP19 dengan kelompok negosiator pemerintah. Foto ini terdapat di situs web KKKPR dan keterangan foto jelas menyatakan bahwa Reeve mewakili Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+:

(Sekilas pertanyaan muncul di benak, masih saja ada orang waras yang mau merayakan “keputusan” tentang dukungan finansial REDD yang disepakati di Warsawa.)

Menyusul perjanjian REDD yang disepakati di Bonn bulan lalu, para jurnalis dari Reuters dan Deutsche Welle mengutip Rosalind Reeve, “dari Ateneo School of Government di Manila”. Menurut laporan itu Reeve mengatakan bahwa Brazil telah mendukung kesepakatan segera, dan sedang menuntaskan naskah itu sekarang, “lebih mudah memasukkan [REDD] ke dalam kesepakatan (iklim baru)”.

Para jurnalis juga melaporkan Reeve yang berkata “terserah kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memastikan agar pemerintah-pemerintah yang menganut program REDD+ memenuhi kewajiban mereka”. Inilah salah satu aspek dari kerangka pengaman REDD yang mengkhawatirkan saya. Program REDD-PBB memperkirakan bahwa dibutuhkan dana 30 miliar US$ untuk REDD – tapi untuk mengetahui apakah kerangka pengaman telah dipenuhi akan “tergantung pada kelompok-kelompok masyarakat sipil”.

Ketika REDD-Monitor mengirimkan 10 pertanyaan kepada Reeve, ia membalas,

Saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini di atas “tingkat gaji” saya, karena mereka bilang akan diumumkan.

Namun demikian, ia mengatakan mungkin ada tanggapan bersama dari Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ dan Ateneo School of Government. Saya membalas baiklah kalau begitu, dan Reeve mengatakan ia akan menghubungi saya.

Di laman Facebook-nya, Tony La Vina, Dekan Ateneo School of Government, mengomentari perjanjian Bonn REDD:

Dekan Tony La Vina: Dengan bangga menyatakan bahwa delegasi Filipina memainkan peran penting dalam menuntaskan perjanjian hutan di Bonn. Sejak Copenhagen, kami menjadi pemimpin dalam isu ini, memastikan agar Kesepakatan REDD+ tidak hanya sekadar persetujuan tentang karbon, tapi juga mencakup hak asasi manusia, ketatalaksanaan yang baik, integritas ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.

[Keterangan gambar: Skema perlindungan hutan dicantumkan dalam pembicaraan iklim PBB “Para negosiator mencapai resolusi mengejutkan bagi isu-isu rumit yang berkaitan dengan perlindungan hutan dalam pembicaraan iklim PBB pada Selasa, menambah peluang untuk disertakan dalam perjanjian iklim global baru yang direncanakan disepakati pada bulan Desember di Paris, ujar para pakar”.]

Saya tidak setuju dengan klaim La Vina bahwa ini adalah kesepakatan hak asasi manusia. Kata “pertimbangan nasional”, “kesanggupan masing-masing”, “kedaulatan dan legislasi nasional”, dan “pendekatan bertahap” semua muncul dalam naskah Bonn tentang kerangka pengaman REDD. Sudah barang tentu, kata-kata tersebut bukanlah bagian dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia.

(Untuk analisis baris per baris tentang apa yang salah pada naskah UNFCCC tentang kerangka pengaman REDD, klik di sini dan di sini.)

Dua minggu setelah mengirimkan 10 pertanyaan kepada Reeve, dan belum ada kontak lagi dari dia, saya mengirimkan sebuah pesan. Kali ini yang membalas adalah Don Lehr, Presiden jasa konsultasi komunikasi berbasis di New York Nolan/Lehr Group, Inc.,:

Disimpulkan bahwa membuat sebuah tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan Anda di bawah dukungan seluruh Kelompok Kerja Kerangka Pengaman REDD+ tidaklah mencukupi.

Saya dapat memahami bahwa sulit mengkoordinasikan sebuah tanggapan dari 41 anggota KKKPR. Meski demikian, saya kecewa. Seharusnya sebuah jaringan LSM yang menggarap kerangka pengaman REDD telah memperhitungkan jenis pertanyaan yang saya ajukan – terlebih ketika jaringan tersebut menyampaikan pernyataan pers secara teratur tentang negosiasi UNFCCC REDD.

Dalam tanggapannya, Don Lehr menyatakan,

“Kami telah ... mendistribusikan URL dan pertanyaan-pertanyaan Anda ke seluruh mailing list KKKPR dan meminta para anggota kami untuk menanggapi dalam kapasitas pribadi atau organisasi”.

Meskipun nanti ada tanggapan tentulah sudah terlambat untuk mengisi laporan yang sedang saya garap mengenai kerangka pengaman REDD, saya tetap menantikan jawaban atas 10 pertanyaan yang saya tujukan kepada para anggota KKKPR. Saya akan menuliskan semua tanggapan yang saya terima (selengkapnya dan tanpa penyuntingan) di REDD-Monitor.