Wawancara dengan Winne Overbeek, Koordinator Internasional dari World Rainforest Movement. Wawancara dilakukan melaui email pada Agustus 2015REDD-Monitor: Tolong jelaskan apa itu WRM dan pekerjaannya bersama gerakan-gerakan sosial di Brazil dan di seluruh dunia
Winnie Overbeek: The World Rainforest Movement (WRM) didirikan pada 1986 oleh sekelompok aktivis dari berbagai negara dan benua untuk memfasilitasi, mendukung dan memperkuat perjuangan melawan deforestasi dan perampasan tanah di negara-negara yang kaya hutan.
WRM bertujuan mengungkapkan bagaimana prakarsa-prakarsa dan kebijakan-kebijakan internasional yang dibuat oleh negara-negara, FAO, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga lain, yang disajikan sebagai solusi untuk menghentikan atau membalikkan deforestasi telah gagal dalam upayanya melestarikan hutan serta memenuhi tuntutan masyarakat dan komunitas yang bergantung pada hutan, karena mereka gagal menangani penyebab langsung dan mendasar dari deforestasi. Dalam prakarsa-prakarsa internasional seperti itu, masyarakat-masyarakat yang bergantung pada hutan, meskipun tidak terlibat dalam perumusan prakarsa, sering disalahkan dan dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas deforestasi.
WRM menjalankan aktivitas-aktivitasnya melalui sebuah tim sekretariat internasional yang berinteraksi dengan ratusan organisasi komunitas, gerakan sosial, LSM dan organisasi masyarakat pribumi di negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di Brazil kami berinteraksi dengan beberapa gerakan sosial yang mewakili perempuan, petani dan masyarakat pribumi serta masyarakat yang bergantung pada hutan.
REDD-Monitor: Apa posisi WRM tentang REDD? Apa analisis WRM tentang bagaimana mekanisme REDD berkembang internasional melalui UNFCCC, dan di Brazil melalui rangkaian aktor termasuk pemerintah (di tingkat federal dan negara bagian), LSM konservasi, dan perusahaan-perusahaan
Winne Overbeek: REDD tidak hanya merupakan solusi palsu bagi perubahan iklim, REDD juga mewakili ancaman keras bagi masyarakat-masyarakat yang bergantung pada hutan. Inilah yang kami pelajari dari masyarakat-masyarakat yang dipengaruhi oleh proyek-proyek REDD+ yang dapat kami kunjungi dan/atau orang-orang yang kami hubungi selama bertahun-tahun. Berdasarkan pengalaman ini dari seluruh dunia, kami membuat buklet berjudul “10 things communities should know about REDD” .Salah satu aktivitas kami adalah mendukung beberapa komunitas tersebut dalam perjuangan membela teritori dan hutan mereka terhadap proyek-proyek REDD dan para pendukung di balik proyek-proyek tersebut.
Awal tahun ini, WRM juga menerbitkan sebuah laporan yang merangkum kesimpulan-kesimpulan dari dokumentasi yang tersedia pada 24 prakarsa REDD di seluruh dunia. Contoh-contoh tersebut tidak hanya meliputi proyek-proyek individual tapi juga prakarsa-prakarsa tingkat jurisdiksional seperti program REDD-PBB di Nigeria. Judul laporan merangkum temuan kami: “REDD: a collection of conflicts, contradictions and lies”.
Melalui UNFCCC, hampir 10 tahun diskusi tentang bagaimana membuat REDD bekerja tidak mampu memecahkan masalah-masalah struktural dasar mekanisme REDD. Misalnya bagaimana menghitung jumlah karbon yang disimpan pada area tertentu dari hutan, saat ini dan masa datang, dengan dan tanpa proyek?
Selain itu, dan sangat disayangkan, bertahun-tahun waktu dan energi dicurahkan untuk membahas REDD di UNFCCC merugikan pemerintah-pemerintah yang memfokuskan waktu dan energi mereka pada pembahasan penting tentang bagaimana menghasilkan solusi nyata untuk menangani perubahan iklim, dengan kata lain, bagaimana menghadapi akar masalah: ekstraksi minyak, batu bara dan gas alam dan sebuah model ekonomi yang bergantung pada kerusakan budaya, keragaman hayati dan cara hidup masyarakat.
Di Brazil, REDD dipromosikan oleh beragam pelaku. Proyek-proyek individual telah diluncurkan dan didukung oleh para 'koboi karbon' seperti dalam kasus proyek Mundukuru, dan juga oleh perusahaan-perusahaan transnasional bersama-bersama dengan LSM konservasi internasional, seperti dalam kasus proyek Guaraqueçaba di Parana.
Juga ada prakarsa yang didukung atau dimulai oleh kelompok-kelompok konservasi internasional dan oleh pemerintah negara-negara bagian di kawasan hutan Amazon.
Pemerintah negara bagian Acre sangat aktif dan beberapa tahun lalu mengadopsi barangkali satu dari undang-undang paling rinci di dunia yang bertujuan membangun sebuah sistem untuk memberi insentif bagi jasa-jasa lingkungan, termasuk karbon hutan. Fakta bahwa versi pertama UU ini ditulis dalam bahasa Inggris, dan hanya diterjemahkan untuk mendapatkan persetujuan parlemen, memperlihatkan dengan jelas bahwa REDD di Brazil, sebagaimana di tempat-tempat lain, diterapkan dari atas ke bawah. Kelompok-kelompok kepentingan internasional terutama mendukung prakarsa-prakarsa itu yang disambut baik oleh pemerintah-pemerintah dengan harapan mereka dapat banyak uang.
Meski demikian, dari kunjungan lapangan dan perbincangan dengan komunitas-komunitas lokal, kami tahu bahwa konservasi hutan dengan kebijakan REDD aktif adalah jauh dari terjamin. Angka ekstraksi kayu hutan yang sekarang disebut 'berkelanjutan' terus bertambah, dan bahkan ada rencana di Acre untuk memulai ekstraksi minyak di kawasan hutan.
Dengan demikian, apa yang dinamakan 'ekonomi hijau' jauh dari 'hijau' dan lebih bermakna sebagai tabir bagi kelangsungan model pembangunan dominan yang polutif dan destruktif. Contohnya, kesepakatan gubernur Acre-California-Chiapas tentang REDD yang mengagas penihilan emisi gas rumah kaca dari industri berat yang sangat berpolusi di California dengan pembelian kredit karbon hutan dari Acre (kesepakatan tersebut dapat dilihat di sini)
REDD-Monitor:Apa sikap WRM tentang REDD sebagai mekanisme perdagangan karbon? Apakah WRM menganggap pengenaan harga atas karbon sebagai bagian penting dari penanganan perubahan iklim?
Winnie Overbeek: Nilai dan kegunaan hutan yang besar telah diakui sejak lama, terutama oleh mereka yang memandang hutan sebagai pemberi kehidupan dan tempat tinggal.
Masih belum jelas benar bagaimana mengenakan harga atas hutan, atau karbon yang terkandung di hutan dapat menangani hubungan kekuasaan yang sangat timpang yang menentukan nasib hutan – dan, yang lebih sering ketimbang tidak, mengabaikan mereka yang melindungi hutan dari mereka yang melihat keuntungan dengan merusak hutan, menjual bagian-bagian hutan yang telah dipetakan untuk modal: tanah, kayu dan “sumber daya alam lainnya”.
Mencantumkan harga terhadap bagian-bagian hutan dalam siklus penilaian ekonomi dari alam yang pernah dilakukan tidak menyelamatkan hutan dari kehancuran atau menghormati hak-hak masyarakat hutan. Hal yang sama akan terjadi lagi bila aset lain dibuat dari sekumpulan dan keragaman hubungan-hubungan manusia dan non-manusia yang membuat dan membentuk sebuah hutan.
Di sisi lain, menerapkan harga atas karbon adalah penting untuk menciptakan pasar karbon. Mengenakan harga atas karbon adalah konklusi logis bila perubahan iklim hanya dipandang sebagai sebuah masalah kuantitatif – terlalu banyak karbon dioksida di ruang yang salah – ketimbang sebuah masalah struktural yang disebabkan oleh ketimpangan kekuasan dan model ekonomi destruktif yang mengandalkan pada ketimpangan semacam itu.
Solusi yang diajukan pertama-tama tergantung pada bagaimana masalah perubahan iklim dipahami – diberikan kerangka. Dan mereduksinya semata-mata sebagai masalah kuantitatif yang dapat dipecahkan dengan menangani kegagalan pasar yang dalam penjelasan ini telah menyebabkan perubahan iklim, yaitu dengan mengenakan harga atas karbon, telah menghasilkan solusi-solusi keliru seperti perdagangan karbon. Mereka membuat perubahan demikian cepat sehingga tidak ada yang berubah.
Meskipun demikian, bagi mereka yang memahami perubahan sebagai gejala model pembangunan yang memerlukan pertumbuhan bagi kelangsungan hidupnya dan mereka yang menyerukan 'perubahan sistem, bukan perubahan iklim', mengenakan harga atas karbon adalah solusi yang pada akhirnya akan menjadi lebih buruk ketimbang masalah itu sendiri.
Sudah cukup lama WRM menganalisis dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain untuk menunjukkan bahwa pasar karbon, termasuk pasar karbon hutan, adalah solusi yang sangat keliru bagi krisis iklim, dan pasar tersebut akan menambah, bukan mengurangi emisi keseluruhan. Pasar karbon telah menjadi penyesat dari kebutuhan akan langkah-langkah nyata untuk menangani akar penyebab utama perubahan iklim: ekstraksi minyak, batu bara dan gas alam.
Di samping itu, mengubah sebuah hutan menjadi unit-unit karbon yang dapat diperdagangkan, yang dapat dibeli dan dijual di pasar untuk kredit karbon, merupakan pengenalan semacam hak properti baru atas area hutan. Para pembeli kredit karbon ingin kepastian bahwa 'produk' atau 'jasa' yang mereka beli – karbon tersimpan di kawasan hutan – masih dan terus ada di sana dalam periode waktu tertentu sehingga karbon yang diemisikan bercampur dengan iklim.
Karena itu REDD sebagai sebuah mekanisme pasar karbon menambah kontrol aktor-aktor finansial dan logika maksimisasi keuntungan atas area-area hutan tropik. Hal ini memperlemah hak-hak dan kontrol hutan serta masyarakat -yang bergantung pada hutan- atas wilayah mereka dan hutan tempat hidup mereka bergantung: Kontrak-kontrak karbon hampir selalu menjamin akses tanpa batas bagi pemilik kredit karbon terhadap wilayah yang menyimpan karbon dan kontrak-kontrak ini juga menentukan bagaimana tanah yang memberikan kredit karbon dapat atau tidak dapat digunakan.
Hal ini pada gilirannya membatasi praktik-praktik tradisional pemanfaatan hutan bagi masyarakat-masyarakat yang mengandalkan pada praktik-praktik semacam itu untuk kehidupan mereka. Karenanya, mereka kehilangan hak untuk memanfaatkan hutan secara tradisional dalam rangka menjalankan kehidupannya, sementara pada waktu yang sama, janji-janji dari para pengusung proyek REDD tentang pekerjaan dan opsi-opsi penerimaan pendapatan alternatif pada umumnya hanya berupa janji-janji kosong, dilupakan setelah kontrak ditandatangani.
REDD-Monitor: Bila REDD tidak didanai oleh perdagangan karbon, apakah menurut Anda mereka bisa berhasil?
Winne Overbeek: Tidak, karena Pemerintah Negara-negara bagian Utara yang tertarik mendanai setiap prakarsa REDD telah mendeklarasikan bahwa mereka hanya akan melakukannya bila prakarsa tersebut berbasiskan hasil. Artinya, proyek-proyek itu masih mengandung karakteristik yang terbukti merugikan komunitas-komunitas yang kehidupannya bergantung pada hutan.
Kepentingan utama menjaga kelangsungan hutan tetaplah karbon yang tersimpan di pepohonan: ini tidak berubah. Artinya bahwa satu dari masalah utama bagi komunitas-komunitas di area-area proyek REDD juga terus ada: hubungan kekuasaan yang timpang, kurangnya respek atas hak-hak teritorial dan konsekuensinya, pembatasan terhadap akses mereka atas area-area hutan dan larangan aktivitas-aktivitas tertentu seperti bercocok tanam di hutan. Apalagi yang disebut terakhir ini, pihak-pihak yang berkepentingan atas proyek REDD mengabaikan pengalaman dan pengetahuan bercocok tanam yang dipraktikkan turun-temurun oleh komunitas yang bermanfaat bagi hutan, ketimbang merusaknya.
Contohnya, program model dari pemerintah Jerman melalui bank pembangunan Jerman kfW di Acre tidak menjual kredit karbon tapi pembayaran 'berbasiskan hasil'. Seperti proyek penihilan karbon, prakarsa ini juga menargetkan mereka yang kecil peranannya terhadap perubahan iklim dan deforestasi. Dan mereka masih tidak menyikapi penggerak-penggerak berskala besar deforestasi, karena mereka terus dipromosikan di bawah logika bahwa penerapan harga atas karbon akan menghentikan deforestasi.
Asumsi itu didasarkan pada analisis keliru bahwa perubahan iklim pertama-tama adalah masalah kuantitatif dan penerapan harga telah terbukti berkali-kali salah: krisis minyak pada tahun 1970-an, misalnya, tidak menghentikan konsumsi minyak.
Selain itu, program-program REDD yang berjalan saat ini seperti di Acre atau Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia yang berbasis kinerja, yang mengusulkan atau membayar harga karbon begitu rendah sehingga tidak ada disinsentif untuk mengakhiri deforestasi berskala besar yang sangat menguntungkan.
Mekanisme berbasis hasil juga dapat mengubah watak prakarsa-prakarsa masa depan yang akan menerima dana. Dengan masuk ke dalam proyek-proyek berbasis hasil berarti mereka yang berpartisipasi dalam proyek akan membutuhkan akses yang cukup untuk pendanaan, untuk pendanaan sebelum aktivits-aktivitas yang diperkirakan akan menuju ke 'hasil-hasil' yang diperlukan. Aktivitas-aktivitas yang dapat cepat memperlihatkan 'hasil-hasil' dengan biaya di muka yang rendah akan lebih disukai bagi REDD berbasis hasil, namun mereka adalah lawan dari apa yang dibutuhkan untuk mengatasi sebab-sebab struktural deforestasi.
Apa yang terjadi bila hasil-hasil butuh waktu lama untuk terlihat atau pemberi dana menganggapnya tidak memadai?
Karena itu tetaplah jauh lebih sebagai mekanisme berbasis pada prinsip-prinsip pasar (karbon) ketimbang sebuah langkah menuju cara baru pendanaan pembangunan dan/atau pengakuan utang iklim dan pembangunan yang dibuat oleh dunia Utara terhadap dunia Selatan.
Winnie Overbeek: Kami mengartikan merkantilisasi alam sebagai proses yang tumbuh dari komodifikasi semua aspek kehidupan, termasuk hutan tropik oleh kekuatan pasar.
Dalam kasus REDD, ia dirancang oleh para pendukung utamanya untuk berfungsi sebagai pasar dan mekanisme penihilan. Maka masalah utamanya adalah Anda menciptakan tidak hanya satu komoditas atau jasa untuk menjual sesuatu yang sebelumnya tidak mempunyai nilai tukar dan tidak tersedia untuk dijual, tapi 'karbon' yang dijual juga sangat berbeda dari barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar.
Apa yang Anda punya secara konkrit hanyalah naskah dokumen, yang mengatakan bahwa Anda punya 'produk' atau jasa, karbon dalam jumlah tertentu yang terkandung di beberapa area tertentu di hutan, di sejumlah negara berhutan tropik - dan karbon ini masih tersimpan di hutan hanya karena aktivitas REDD. Meskipun perdagangan dalam bentuk naskah dokumen bukan hal baru – contohnya adalah perdagangan komoditas agrikultur – yang baru adalah diperdagangkannya sesuatu yang diciptakan dengan membandingkan sebuah proyeksi emisi masa datang tanpa proyek REDD dengan emisi aktual bila proyek REDD diimplementasikan.
Karena itu kredit karbon adalah produk yang diciptakan dari sebuah cerita hipotetis tentang apa yang akan terjadi yang diperbandingkan dengan apa yang proyek perkirakan akan terjadi apabila proyek REDD diimplementasikan. Basis hipotetis semacam itu untuk menghitung volume produk yang diperdagangkan adalah sebuah insentif bagi spekulasi. Selain itu, kredit REDD memungkinkan para pembuat polusi yang membeli kredit untuk melampaui batas legal atau moral di mana-mana.
Perdagangan kredit seperti itu berarti menciptakan sebuah hak properti baru: hak untuk beremisi lebih dari yang diperbolehkan oleh hukum atau norma sosial dan untuk mengontrol penggunaan lahan di tempat yang telah menjual karbon untuk mengkompensasi emisi. Kombinasi hak-hak ini, disertai dengan kredit karbon, hampir selalu melanggar hak-hak komunitas terhadap area-area hutan.
Hal lain yang gila dan sangat bertolak belakang adalah sesungguhnya REDD dan proses merkantilisasi jasa ekosistem lain seperti hasil-hasil keragaman hayati hanya dapat berfungsi dan tumbuh lebih besar bila kerusakan dan/atau polusi terjadi. Tanpa polusi atau kerusakan yang berlanjut tidak ada kompensasi. Maka, kredit REDD dari simpanan karbon di area hutan di Amazon hanya dapat dijual bila ada emisi karbon di luar batas tertentu yang harus dikompensasikan, misalnya di penyulingan minyak di AS.
Kerap dikatakan bahwa polusi di AS tetap akan terjadi, dan bahwa kompensasi lebih baik daripada tidak sama sekali karena emisi karbon dari penyulingan adalah CO2 yang sama yang dapat diserap oleh semua hutan. Tapi, argumen ini salah, karena dari sebuah perspektif iklim ada perbedaan fundamental antara karbon yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil dan karbon dalam hutan.
Karbon yang diemisikan melalui deforestasi adalah bagian dari siklus alam dari karbon yang dikeluarkan dan diserap oleh tanaman, dan disirkulasikan selama jutaan tahun. Di sisi lain, karbon yang dilepaskan ketika minyak, gas atau batu bara diekstraksi dan dibakar telah tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun, dan ketika ia dilepaskan akan menambah jumlah keseluruhan karbon di atmosfir.
Meskipun tanaman dapat menyerap sebagian, mereka hanya melakukannya sementara, dan ketika tanaman mati atau bila terjadi kebakaran hutan, karbon akan kembali ke atmosfir. Hal ini akan membuat krisis iklim menjadi lebih buruk ketimbang membantu memecahkannya.
Tambahan pula, di AS, mekanisme ini akan sangat mempengaruhi komunitas-komunitas lokal yang tinggal berdekatan dengan pabrik-pabrik berpolusi. Tentu saja, komunitas-komunitas ini umumnya tergolong miskin.
Karena itulah kenapa REDD diasosiasikan oleh kelompok-kelompok pribumi dan kelompok-kelompok lain di Utara sebagai semacam bentuk baru rasisme lingkungan, dan di Selatan sebagai CO(2)lonialism.
Aspek menyimpang yang lain dari REDD adalah bahwa penduduk yang terpengaruh oleh mekanisme REDD, pertama-tama, tidak bertanggung jawab dalam menciptakan krisis iklim, namun pada akhirnya mereka menempati posisi sentral dalam apa yang disebut “solusi” ini.
REDD-Monitor: Para pendukung REDD kerap mengklaim bahwa REDD adalah sebuah cara untuk memastikan respek terhadap hak-hak masyarakat pribumi, utamanya hak-hak tanah. Apa pengalaman WRM tentang dampak REDD terhadap hak-hak masyarakat pribumi di Brazil? Apakah kerangka pengaman REDD, seperti pemberitahuan sebelumnya da bebas memutuskan, akan dapat membantu menyikapi bahaya yang ditimbulkan oleh REDD?
Winnie Overbeek: barangkali Brazil adalah kasus unik dalam pengertian bahwa ia adalah satu dari sedikit negara yang dalam Konstitusinya mendeklarasikan bahwa Masyarakat Pribumi mempunyai hak atas tanah yang secara tradisional ditempati oleh mereka, dan mereka berhak memanfaatkannya menurut adat kebiasaan, praktik, kepercayaan, dan lain-lain.
Fakta bahwa prakarsa kompensasi REDD memerlukan sebuah bentuk baru hak properti di Brazil menimbulkan pertanyaan serius di antara otoritas-otoritas seperti Dinas Prosekusi Publik Federal. Hal yang dipertanyakan adalah hak-hak properti baru ini menghadirkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat pribumi jika proyek-proyek REDD diimplementasikan di wilayah mereka.
Apa yang telah kami pelajari dalam praktik dari komunitas-komunitas di Amazon yang terpengaruh oleh REDD adalah tidak diterapkannya prinsip-prinsip hak yang menekankan hak asasi penduduk pribumi untuk mengabulkan atau menahan persetujuan sukarela setelah pemberitahuan sebelumnya (FPIC); para pemimpin organisasi yang terlibat dengan REDD memberitahu kami bahwa mereka sesungguhnya tidak mengetahui apa itu REDD karena mereka hanya diberitahu tentang potensi keuntungan dari proyek.
Tapi FPIC yang dilakukan serius, di Brazil dan tempat-tempat lain, seharusnya memberitahukan komunitas-komunitas tentang semua aspek relevan yang merupakan bagian dari mekanisme REDD, termasuk kelanjutan atau penambahan emisi karbon di tempat-tempat lain, panjangnya durasi kontrak-kontrak yang berhubungan dengan proyek-proyek semacam itu, fakta bahwa kewajiban kontrak akan berlangsung jauh lebih lama ketimbang pembayaran REDD, dan fakta bahwa pembeli mendapatkan hak untuk menentukan pemanfaatan lahan di hutan bahkan di mana mereka tidak membeli atau menyewa hutan.
Selain itu, komunitas-komunitas yang terpengaruh oleh kenaikan emisi karbon di mana-mana melalui proyek REDD juga seharusnya didengar, bila FPIC diperlakukan serius. Dan hal itu belum pernah terjadi, sejauh yang kami ketahui.
Bahkan bagi komunitas-komunitas yang menerima informasi dan terpengaruh langsung atau bahkan terlibat dalam proyek, pengalaman telah memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, informasi yang mereka terima sangatl selektif dan sepihak. Mereka hanya diberitahu tentang kemungkinan keuntungan yang pada masa itu kerap tidak memuaskan segenap anggota komunitas – contoh kasus terkini adalah di Surui. Pada waktu yang sama, mereka masih tidak tahu apa itu REDD, karena pertama-tama informasi itu disaring oleh para pendukung proyek, sehingga jadilah REDD sebuah 'cerita indah'.
Ketika kami tantang para pendukung proyek tentang presentasi sebagian dari kegiatan-kegiatan REDD, mereka berkata bahwa memberikan gambaran keseluruhan tentang REDD tidaklah penting atau 'terlalu rumit' untuk dimengerti oleh komunitas-komunitas. Meski demikian, tampaknya tidak ada yang rumit dalam menjelaskan dengan pengertian sederhana bahwa uang – bila mencapai komunitas – adalah sebuah pembayaran yang mewajibkan komunitas membatasi pemanfaatan lahan agar orang lain dapat membuat lebih banyak polusi ketimbang yang diperbolehkan oleh norma hukum atau sosial.
REDD-Monitor: Kongres Brazil sedang mempertimbangkan perubahan konstitusional (PEC 215) yang akan mentransfer kekuasaan untuk membatasi tanah masyarakat pribumi dari FUNAI (departemen yang mengurus masyarakat pribumi Brazil) ke Kongres. Apa yang Anda lihat sebagai implikasi PEC 215 untuk hak-hak pribumi dan untuk masa depan REDD di Brazil?
Winnie Overbeek: PEC 215 mungkin adalah ancaman paling serius bagi hak-hak tanah pribumi karena hak-hak tersebut dijamin di dalam legislasi Brazil melalui dua pasal spesifik di dalam Konstitusi Federal yang sekarang telah disahkan dan diadopsi pada 1988. Kedua pasal ini masih dipandang oleh gerakan masyarakat pribumi di Brazil sebagai kemenangan penting untuk mobilisasi mereka pada waktu itu. Kedua pasal ini memberikan jaminan legal fundamental bagi perjuangan mereka terhadap demarkasi tanah.
Sekarang, kami menghadapi masalah di Brazil karena mayoritas di Kongres Nasional menentang masyarakat pribumi dan mempermasalahkan hak-hak mereka yang dijamin konstitusi.
Tujuan PEC 215 adalah agar Kongres Nasional dapat mempunyai kekuasaan untuk memutuskan setiap demarkasi tanah bagi masyarakat pribumi, bukan pemerintah. Dan hal ini dapat menjadi bencana bagi masyarakat pribumi karena ia akan menyerahkan keputusan atas demarkasi tanah kepada sebuah institusi yang tidak mau mengakui hak-hak masyarakat pribumi yang dijamin oleh konstitusi di Brazil.
Yang lebih parah lagi, PEC juga mengusulkan untuk memberi hak kepada Kongres Nasional untuk mengkaji ulang demarkasi tanah yang sudah ada. Banyak anggota parlemen di belakang PEC 215 memandang demarkasi yang sudah ada tersebut sebagai “berlebihan”. Maka, dengan mengadopsi PEC 215 dapat memungkinkan lebih banyak lagi proyek-proyek destruktif berskala besar melakukan invasi secara legal atas tanah-tanah pribumi yang telah terbukti sebagai tanah di mana hutan jauh kurang terancam ketimbang di area-area di luar tanah-tanah pribumi.
Ketika kehancuran berjalan seiring sejalan dengan REDD, besar kemungkinan bahwa dengan mengadopsi FEC 215 juga akan menambah jumlah REDD dan proyek-proyek kompensasi lain, begitu pula dengan tingkat deforestasi. Hasil yang sama bisa diduga dari implementasi revisi Forest Code dari 2012.
REDD-Monitor: Apa pendapat Anda tentang Rio de Janeiro Green Exchange (BVRio)? Apakah WRM memandang BVRio sebagai sebuah langkah ke arah yang benar, atau sebuah alasan bagi lebih banyak penghancuran hutan?
Winnie Overbeek: Pencipta dan direktur BVRio, Pedro Moura Costa, mempunyai banyak pengalaman dengan perdagangan karbon sebagai pendiri Ecosecurities, sebuah perusahaan yang terlibat dalam banyak proyek awal kompensasi karbon di pasar karbon. Pernyataannya bahwa “Tujuannya adalah mengubah legislasi lingkungan menjadi instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan,” jelas menunjukkan niat BVRio.
Dalam kasus Brazil, Forest Code direvisi pada 2012. Undang-undang baru mengharuskan para pemilik tanah di Amazon yang sebelumnya menebang banyak hutan dibandingkan yang diperbolehkan undang-undang, memulihkan hutan yang ditebang secara ilegal atau terancam kehilangan akses fasilitas kredit pertanian. Tapi, seperti Protokol Kyoto memberikan negara-negara industri jalan keluar untuk mengurangi emisi di dalam negerinya sendiri, undang-undang kehutanan yang baru mengizinkan para pemilik tanah di Brazil membeli apa yang disebut kredit restorasi hutan (cotas de reserva ambiental - CRA – dalam bahasa Portugis) bila ini adalah pilihan murah untuk memulihkan hutan yang ditebangi secara ilegal di tanah mereka. Kredit pemulihan hutan ini ditawarkan oleh para pemilih tanah yang mengklaim merusak sedikit hutan dibandingkan yang diperbolehkan menurut hukum.
Perubahan dalam hukum ini mempunyai beberapa insentif ganjil. Misalnya, undang-undang baru akan memberikan kekebalan deforestasi ilegal pada masa lalu. Yang berarti pula bahwa para pemilik tanah yang sebelumnya tidak merusak hutan sebanyak yang diperbolehkan undang-undang karena tidak menguntungkan sekarang dapat menawarkan “hak legal” ini ke seseorang yang memiliki properti di area di mana deforestasi paling menguntungkan.
Dalam 'busur deforestasi' ini, hutan yang sebelumnya dirusak secara ilegal tidak akan dipulihkan karena pemilik tanah dapat hanya membeli kredit pemulihan dari seseorang di tempat lain. Ia hanyalah tahapan singkat untuk mekanisme yang sama yang juga sedang diterapkan untuk penghancuran di masa depan, yang dapat mengarah pada kenaikan pesat deforestasi di 'tapal batas deforestasi'.
REDD-Monitor:Deforestasi di Brazil telah berkurang sejak 2004. Ini, sebagian, disebabkan oleh harga komoditas pertanian, tapi juga akibat serangkaian kampanye LSM, moratoria, kebijakan pemerintah, pemantauan pemerintah, dan penegakan hukum. Itu terjadi sebelum REDD dimulai. Tingkat deforestasi Brazil sekarang meningkat. Apakah REDD mendukung ukuran-ukuran awal ini untuk mengurangi deforestasi, atau ia menyepelekannya?
Winnie Overbeek: Memang benar, berkurangnya deforestasi di Brazil disebabkan bukan oleh REDD, tapi pada dasarnya sebagai akibat dari aspek-aspek yang Anda sebutkan, terutama kebijakan pemerintah dan penegakan hukum. Namun, meningkatnya deforestasi belakangan ini di Brazil berjalan seiring dengan diperkenalkannya undang-undang kehutanan baru yang tadi sudah dijelaskan dengan disertakannya mekanisme “kompensasi”, dan juga dengan diskusi yang berlangsung di Brazil untuk mengimplementasikan apa yang disebut “ Landscape REDD approach”.
Rancangan dua prakarsa ini tidak dibentuk oleh masyarakat yang tergantung pada hutan, tapi oleh korporasi agribisnis, dengan kata lain, mereka yang besar perannya terhadap kerusakan hutan di Brazil, dan LSM-LSM besar yang bergerak di bidang lingkungan. Tujuannya adalah mencari cara memperluas agribisnis secara “berkelanjutan” - sebuah contoh dari apa yang dinamakan “ekonomi hijau” - dengan cara REDD dan mekanisme kompensasi ala REDD.
Sekali lagi, REDD tidak akan eksis bila tidak ada aktivitas-aktivitas merusak dan/atau polutif yang bisa dikompensasikan. Dan Brazil mempunyai proyek-proyek destruktif yang sedang berjalan dan sedang direncanakan, tidak hanyak oleh sektor agribisnis tapi juga, sebagai contoh, oleh mega bendungan, ekstraksi minyak dan gas serta proyek-proyek tambang, terutama di kawasan Amazon.
REDD-Monitor: Menurut Anda, apa ancaman terbesar bagi masyarakat dan hutan di Brazil? Dan apa cara terbaik, menurut Anda, untuk menyikapi ancaman tersebut? Adakah peran REDD dalam menyikapi ancaman itu? Dapatkah REDD direformasi, atau apakah ia merupakan solusi palsu bagi perubahan iklim dan penyelamatan hutan?
Winnie Overbeek: Model pembangunan saat ini yang didasarkan pada sektor-sektor seperti tambang, agribisnis, ekstraksi minyak dan gas, dan lain-lain, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan kalangan elit Brazil, untuk memenuhi kebutuhan pasar global, telah menghancurkan tidak hanya hutan tapi juga perikehidupan jutaan orang dan menimbulkan banyak penderitaan.
REDD adalah bagian dari model itu, sebagaimana didokumentasikan oleh WRM dan organisasi-organisasi lain serta gerakan-gerakan sosial dalam banyak publikasi. Salah sau publikasi yang mengungkap kaitan tersebut adalah Call to Action yang dilancarkan sebelum konferensi iklim di Lima pada 2014. Khalayak umum masih dapat menandatangani deklarasi ini (klik di sini).
Cara-cara penting untuk menyikapi model destruktif dan ancaman yang dihadirkan adalah, misalnya, dengan mendemarkasi dan mengakui semua tanah masyarakat pribumi dan tanah masyarakat tradisional di Amazon dan kawasan hutan lain di Brazil. Demarkasi semacam itu telah terbukti sangat efektif menghentikan kerusakan hutan.
Langkah mendesak lain adalah menghentikan subsidi bagi proyek-proyek destruktif di Amazon.
Miliaran dollar AS yang diinvestasikan di dam PLTA Belo Monte dapat digunakan, misalnya untuk memperkuat penegakan hukum guna menghentikan deforestasi. Uang tersebut juga dapat membantu mengimplementasikan proposal bagi masyarakat Amazon untuk memperkuat ekonomi lokal dan taraf hidup mereka
Dengan melakukan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat jauh lebih terjamin, begitu pula halnya dengan pelestarian ribuan hektar hutan Amazon yang sekarang sedang dirusak oleh pembangunan dam Belo Monte (lihat video ini tentang tragedi dam Belo Monte bagi hutan dan masyarakat yang terusir dari tempat tinggal mereka. Anda tidak perlu bisa berbahasa Portugis untuk memahami pesan tersebut...)
Pernyataan Lengkap: Artikel ini adalah bagian dari serangkaian tulisan dan wawancara tentang REDD di Brazil, dengan pendanaan dari Heinrich-Böll-Stiftung e.V Klik di sini untuk semua sumber pendanaan REDD-Monitor.
No comments:
Post a Comment