Wawancara dengan Michael Schmidlehner, pendiri Amazonlink. Wawancara dilakukan via emal pada Agustus 2015.REDD-Monitor: Tolong jelaskan pekerjaan dan peran Anda di dalam organisasi Amazonlink.org
Michael Schmidlehner: Saya sesama pendiri organisasi tersebut pada 2001 dan sejak saat itu mengetuainya. Tujuan organisasi adalah mendukung dan memperkuat komunitas penghuni hutan di Amazonia melalui penyediaan akses informasi dan perdagangan adil. Saya membangun kontak dengan sejumlah toko di Jerman yang menjual barang-barang hasil kerajinan masyarakat pribumi.
Pada 2003, ketika para mitra Jerman kami berminat menjual manisan dari Cupuacu (theobroma grandiflorum – buah endemik Amazonia), kami berhadapan dengan fakta bahwa sebuah perusahaan Jepang telah mendaftarkan nama buah itu sebagai merek dagang. Kami memahami hal ini sebagai kasus parah pembajakan hayati dan mengutuknya melalui web dan pers. Bersama organisasi-organisasi lain kami melayangkan proses ke Kantor Paten Jepang dan pada 2005 merek tersebut ditunda untuk dikhalayakkan.
Kasus Cupuacu menarik banyak perhatian publik di Brazil untuk isu hak atas sumber daya genetik dan perlindungan pengetahuan tradisional.
Pada saat ini, Marina Silva adalah Menteri Lingkungan Hidup. Ia khawatir dengan implementasi prinsip-prinsip yang dibuat oleh Konvensi Keragaman Hayati (CBD) dan dalam konteks ini kami menjalankan proyek “Aldeias Vigilantes” (desa waspada) di Acrer, yang didanai oleh pemerintah Brazil. Proyek ini bertujuan memberdayakan komunitas-komunitas pribumi dengan memberikan informasi kepada mereka mengenai hak-hak yang berhubungan dengan perlindungan pengetahuan tradisional mereka.
Setelah Aldeias Vigilantes, Amazonlink.org tidak menjalankan proyek lagi. Pada 2011, Amazonlink.org menandatangani Petisi Acre, sebuah deklarasi yang diajukan oleh tiga puluh kelompok organisasi masyarakat sipil yang isinya menolak politik kapitalisme hijau di Acre. Tanda tangan kami di dokumen ini menandai perpisahan dengan Pemerintah Acre dan kalangan LSM lain yang pro pemerintah di Acre dan menyebabkan sebagian mitra kami menarik diri. Sejak itu, sekelompok kecil anggota pendiri dan saya sendiri melanjutkan berkampanye untuk keadilan iklim serta hak-hak masyarakat hutan, utamanya bekerja sama dengan CIMI (Indigenist Missionary Counsel).
REDD-Monitor: Apa posisi Anda tentang REDD? Tolong jelaskan pandangan Anda tentang perkembangan mekanisme REDD di dunia internasional dan di Brazil.
Michael Schmidlehner: Pada dasarnya posisi saya tentang REDD beranjak dari pengalaman saya bersama Aldeias Vigilantes. Di satu sisi kami berhadapan dengan realitas komunitas-komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan di Acre. Di sisi lain, kami harus mempertimbangkan kebijakan dan diskursus yang dipromosikan oleh kalangan LSM besar, perusahaan-perusahaan, pemerintah-pemerintah, badan-badan pembangunan dan PBB. Saya dapat mengerti betapa gagasan “berbagi manfaat secara adil dan seimbang” sebagaimana dibayangkan oleh CBD sungguh tidak realistis dan menipu.Gagasan bahwa sebuah masyarakat yang bergantung pada hutan dapat diuntungkan dalam jangka panjang dari sebuah proyek bioprospecting sama utopisnya dengan sebuah proyek REDD. Proyek-proyek tersebut tidak berakar pada permintaan komunitas, namun dipaksakan dari atas ke bawah. Berdasarkan gagasan komersialisasi dan finansialisasi sumber-sumber hayati, proyek-proyek itu tidak hanya tidak cocok dengan relasi komunitas dengan alam, tapi pada dasarnya merusaknya.
Dalam konteks internasional, REDD bertujuan mengalihkan tanggung jawab krisis iklim dari masyarakat industri ke komunitas hutan, dari utara ke selatan. REDD (begitu pula pembayaran yang disebut Jasa-jasa Lingkungan) pada dasarnya mereproduksi relasi-relasi kekuasaan kolonial. Disajikan seolah-olah ia merupakan solusi atas krisis. REDD cenderung menutup-nutupi masalah nyata (yang pada dasarnya membakar bahan bakar fosil) dan mencegah masyarakat mengetahui urgensinya dan kebutuhan mengatasi akar penyebabnya (produksi dan konsumsi masyarakat kaya yang berlebihan).
Brazil memegang posisi khusus dalam negosiasi CBD dan UNFCCC. Kedua konvensi itu dibentuk pada Pertemuan Puncak Bumi pada 1992 dan selalu ada ekspektasi bahwa keragaman hayati yang begitu besar di Brazil dapat mendongkrak pembangunannya dan bahwa Brazil dapat mempelopori transisi global ke arah keadilan berketahanan dan sumber daya. Meski demikian, arah peristiwa aktual di dalam negeri menunjuk ke arah yang berlawanan.
Di Brazil, implementasi REDD telah terbukti merupakan bagian dari proses pengalihan kontrol yang berkesinambungan dan berskala besar atas sumber daya alam, dicabut dari para pemangkun kepentingan dan komunitas-komunitas tradisional dan dipusatkan pada tangan-tangan oligarki lokal dan perusahaan-perusahaan multinasional. Proses ini dibangun di atas struktur-struktur kekuasaan lama, yang berakar dari masa kolonial, yang diperkuat pada masa kediktatoran dan diulangi secara paradoksikal di bawah partai buruh yang sekarang sedang berkuasa.
Serangkaian regulasi hukum baru baik pada tingkat negara bagian dan nasional, seperti SISA (UU negara bagian Acre 2308 dari tahun 2010), UU Hutan Baru (UU No. 12.651 dari 2012), UU Keragaman Hayati baru (UU no. 13.123 dari 2015), dan PEC 215 (amandemen konstitusional) menciptakan kerangka legislatif baru yang mempercepat pemusatan proses ini.
Bagi elit finansial Brazil, REDD menawarkan tambahan peluang untuk akumulasi modal. Area-area hutan luas dengan hak pemangku tanah yang tidak jelas – sekarang dimungkinkan untuk proyek-proyek REDD – pada saat ini terus terancam mengalami pencaplokan tanah. Di samping membuat komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan menjadi tidak berdaya, REDD sedang menjadi bisnis menguntungkan bagi para pemilik tanah besar, spekulan dan beberapa LSM yang lebih berperan sebagai perantara.
REDD-Monitor: Meskipun belum ada keputusan di UNFCCC tentang apakah REDD akan menjadi mekanisme perdagangan karbon, beberapa organisasi internasional dan LSM mempromosikan perdagangan karbon versi REDD (misalnya Bank Dunia, UN-REDD, Nature Conservancy, Dana Pertahanan Lingkungan, Conservation International dan WWF). Apa posisi Anda tentang REDD sebagai mekanisme perdagangan karbon?
Michael Schmidlehner: Asumsi dasar dari organisasi-organisasi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh studi TEEB (Ekonomi Ekosistem dan Keragaman Hayati) adalah bahwa manusia tidak mampu melestarikan sumber-sumber daya alam, selama tidak ada nilai uang yang melekat pada sumber-sumber daya alam tersebut. Di samping konsepsi tentang kepasrahan manusia ini (yaitu semata-mata digerakkan oleh nalar-kerakusan dan ketidakmampuan berubah), argumen ini berpijak pada mitos sial tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri.
Pada tingkat keuangan global, sejarah memperlihatkan kita bahwa pasar yang tidak dibatasi cenderung menghasilkan situasi kacau dan tidak stabil. Sebagaimana spekulasi pada pinjaman rumah yang terjadi di AS yang mengakibatkan bencana finansial pada 2008, perdagangan karbon, jasa lingkungan dan derivasi dari semua itu kemungkinan akan menimbulkan gelembung finansial.
Dalam kehidupan nyata, semakin banyak proyek REDD yang terbukti tidak efektif, tidak adil secara sosial dan dalam banyak kasus terjadi penipuan.
Penting untuk memahami bahwa kegagalan-kegagalan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dibenahi dengan kebijakan-kebijakan tambahan, seperti apa yang dinamakan kerangka pengaman mental sosial-lingkungan. Sesungguhnya, banyak dari kebijakan-kebijakan itu yang berasal dari kontradiksi mendasar yang bersifat melekat pada proyek-proyek lingkungan yang didanai pasar. Pada satu sisi mereka didasarkan pada data yang mudah diubah, asumsi-asumsi dan spekulasi-spekulasi hipotetis. Di sisi lainnya, mereka digerakkan oleh maksud dan tujuan sangat mencari keuntungan.
Saya berikan Anda sebuah contoh. Proyek-proyek Purus, Valparaiso dan Russas di Acre adalah proyek-proyek swasta REDD-plus yang dipromosikan oleh Perusahaan AS CarbonCO LLC. Proyek Purus mendapat sertifikat dari VCS (Verified Carbon Standard) dan dari CCBS (Climate, Community and Biodiversity Standard), dalam kasus ini, bahkan dengan “Pembedaan Emas”. Perusahaan itu telah menerbitkan dan menjual sertifikat karbon kepada berbagai ajang, seperti Piala Dunia Sepak Bola di Rio de Janeiro, yang katanya berkontribusi pada netralitas-karbon dari ajang tersebut.
Pada 2013, Platform Hak-hak untuk Pendidikan, Sosial, Kultural dan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Brazil (DHESCA) menyelenggarakan sebuah misi ke dalam tiga area proyek. Misi itu mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran parah terhadap hak-hak asasi warga komunitas. Sejumlah warga mengatakan bahwa para pengusung proyek telah memberikan sebuah insentif “rahasia” untuk deforestasi. “Kemudian ia bilang agar kami seharusnya membuka banyak tahun ini. Seseorang yang menanam dua acre [ubi jalar] harus menanam empat, tapi kami tidak boleh menceritakan kepada orang lain dan tahun depan segalanya akan dilarang...”
Dukungan atas deforestasi, bersumber dari seorang promotor proyek konservasi hutan, pada awalnya tampak paradoksikal, tapi mudah dijelaskan dengan prinsip “dapat ditambahkan”, yang umumnya mendasari semua jenis proyek REDD: Bukti bahwa emisi dielakkan hanya mungkin dengan membandingkan skenario “positif” proyek dengan sebuah skenario hipotetik “negatif” yang akan terjadi di area ini tanpa proyek. Dalam skenario “negatif” ini lebih banyak emisi akan muncul. Dengan menunjukkan perbedaan antara kedua skenario – sifat dapat ditambahkan pada proyek – para pengusung proyek berupaya membuktikan bahwa proyek benar-benar mengelakkan emisi.
Walau ia dapat ditambahkan, penghitungan karbon, pendapat masyarakat: data proyek kemungkinan akan selalu bias, manipulatif atau palsu dalam proyek-proyek REDD yang dibiayai pasar. Arsitektur proyek-proyek REDD yang terlalu kompleks membuat pendekatan partisipatori dan kontrol yang efektif menjadi tidak mungkin. Dalam konteks komersil, kekaburan ini memfasilitasi segala macam kemungkinan untuk praktik-praktik licik atau curang.
REDD-Monitor: REDD, tentu saja, adalah satu bagian dari perkembangan terbaru yang jauh lebih besar seperti kapitalisme hijau dan finansialisasi alam. Berdasarkan konteks ini, apakah menurut Anda akan mungkin ada versi REDD yang “sukses” yang tidak melibatkan perdagangan karbon?
Michael Schmidlehner: REDD yang dibiayai melalui penghimpunan dana (dan bukan penjualan sertifikat proyek) mungkin tidak terlalu jahat. Proyek-proyek akan bebas dari pasar karbon yang tidak stabil dan campur tangan langsung dari perusahaan-perusahaan dalam komunitas yang bergantung pada hutan dapat dihindari.
Pada waktu yang bersamaan, selama pembayaran didasarkan pada hasil (pembayaran menurut jumlah emisi CO2 yang berkurang), REDD non-pasar juga akan berdampak parah pada komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan. Pendekatan yang disebut berbasis pada hasil ini memaksa komunitas pribumi untuk mengganti cara tradisional mereka dalam berinteraksi dengan hutan (sesungguhnya cara mereka melestarikan hutan telah berlangsung turun-temurun) dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh sains iklim yang berasal dari dunia barat.
Masih terbuka, apakah UNFCCC akan memutuskan untuk mengadopsi mekanisme pasar untuk pembiayaan REDD atau tidak. Banyak isu lain tentang REDD yang harus diurus sebelum konstitusi rezim iklim baru (diperkirakan pada COP 21 bulan Desember tahun ini). Misalnya: Skala apa yang diperlukan untuk pembiayaan? Berbasis proyek, subnasional atau nasional?
Dalam semua kasus yang mungkin, REDD tidak dapat berkontribusi efektif untuk mengatasi krisis iklim. Kita harus ingat bahwa hanya 11% emisi karbon dioksida yang dibuat oleh manusia berasal dari deforestasi, sementara sekitar 65% berasal dari industri dan pembakaran bahan bakar fosil.
Yang terpenting adalah kita harus ingat bahwa REDD tidak menyikapi penyebab sesungguhnya dari deforestasi. Penggerak utama di Brazil adalah peternakan berskala besar, perkebunan monokultur seperti kedelai, tebu atau kelapa sawit serta industri penebangan kayu. Aktivitas-aktivitas ini biasanya dijalankan oleh oligarki-oligarki lokal dan perusahaan-perusahaan multinasional.
Di negara-negara seperti Brazil, kelompok-kelompok tersebut berpengaruh kuat terhadap pemerintah. Baik diatur melalui pasar atau pemerintah, REDD akan selalu mengalihkan kontrol atas area-area hutan kepada mereka. Pengurangan deforestasi pada akhirnya lebih bersifat politis, dan jauh dari tantangan teknis. REDD – yang semakin dipromosikan sebagai solusi baik bagi hutan dan iklim – mengungkap fakta ini.
REDD-Monitor: REDD telah membawa sejumlah besar perhatian pada hutan di Acre, dengan WWF, IUCN, Universitas Federal Acre, IPAM (Institut Riset Lingkungan Amazon), Woods Hole Research Center, Embrapa dan GTZ (Badan Kerja sama Teknis Jerman, sekarang bernama GIZ) dan KfW (bank pembangunan milik pemerintah Jerman) semuanya menggarap aspek-aspek REDD di Acre. Bukankah semua perhatian ini – dan pendanaan – merupakan sesuatu yang baik?
Michael Schmidlehner: Acre sedang diproyeksikan sebagai ajang pameran ekonomi hijau oleh organisasi-organisasi tesebut. Secara internal di Acre, hal ini didukung oleh sekelompok kecil orang, meskipun secara keseluruh memperkuat otoritarianisme negara dan penyensoran. Sekelompok kecil orang yang diuntungkan oleh pendanaan adalah para pegawai negeri, konsultan dari LSM yang berhubungan dengan negara, dan beberapa pemimpin sindikiat pekerja pedesaan dan organisasi pribumi. Sebagian besar masyarakat hutan tidak memperoleh keuntungan dari dana internasional. Masyarakat hutan kehilangan banyak hak-hak dasar mereka, dan mereka hidup adalam situasi kelangkaan dan tidak aman serta - yang lebih buruk lagi - kebenaran tentang situasi mereka secara sistematis ditutup-tutupi.
Secara eksternal, gambaran palsu tentang Acre disebarkan. EDF, begitu pula GIZ dan WWF berusaha menampilkan ekonomi hijau Acre seolah-olah ia dibangun berdasarkan permintaan masyarakat hutan dan seakan-akan ia sejalan dengan pergulatan politik historis masyarakat ini.
Setelah menerima “Penghargaan Florestania” dari Pemerintah Acre pada 2008, Steve Schwarzmann dari EDF menulis: “Hal ini sesungguhnya sebagian berkat warisan Chico bahwa para negosiator iklim internasional di konvensi iklim PBB menghabiskan sebagian besar waktu di paruh pertama Desember di Poznan, Polandia, memperdebatkan tentang apakah dan bagaimana negara-negara hutan tropis dan masyarakat hutan yang mereduksi deforestasi mendapatkan kompensasi melalui perjanjian iklim baru yang berlaku pada 2013.”
Sebuah artikel tentang program pendanaan KFW REDD Early Movers (REM) di Acre – setelah memberitahukan kepada kami bahwa kordinator program menerima “Penghargaan Chico Mendez” dari Pemerintah Acre – menyebutkan “Pemerintah federal Jerman di masa datang akan memperluas program REM yang sukses ke Ekuador, Kolombia dan negara-negara Asia. Sesuatu yang disetujui oleh Chico Mendes.” Tidak ada yang lebih benar lagi! Chico Mendes adalah seorang sosialis tasbihan sendiri. Dengan menggambarkannya seakan-akan ia adalah patron kapitalisme hijau dan dengan mendistorsi sejarah gerakan masyarakat hutan, solusi palsu REDD sedang disebarluaskan keluar Brazil dan pada tingkat PBB.
Pada 2012, di konferensi Rio +20, sekelompok aktivisi dari Acre, termasuk saya, meluncurkan “Kumpulan Naskah Acre”. Dalam dokumen ini, kami berpendapat bahwa kebijakan ekonomi hijau di Acre, ketimbang merepresentasikan sebuah contoh sukses, memperlihatkan kegagalan sejati model ini, mengungkapkan dirinya sebagai perusak lingkungan dan ekslusif secara sosial. (Kumpulan naskah itu dapat dibaca dalam bahasa Portugis di sini).
Sampai saat ini, banyak pengritik kebijakan ekonomi hijau negara, sebagaimana disampaikan di dalam Naskah Acre dan berbagai publikasi lain diabaikan secara sistematis oleh pemerintah Acre dan para pendukung REDD seperti KFW.
Sekarang semakin banyak orang di Jerman, yang juga mempermasalahkan dana REM di Acre. Baru-baru ini, sebuah permintaan informasi diajukan di Bundestag Jerman. (Lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Jerman di sini). Kami menduga penyelidikan ini dapat memicu diskusi luas di kalangan masyarakat sipil Jerman dan berujung pada pemikiran ulang tentang tujuan dana Jerman di Acre. Ada kebutuhan mendesak untuk mendukung hak-hak masyarakat pribumi di Acre. Dana Jerman dapat dipakai jauh lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya masyarakat hutan seperti demarkasi tanah-tanah pribumi dan menghadirkan layanan kesehatan dan pendidikan kepada komunitas-komunitas yang terabaikan.
REDD-Monitor: Para pendukung REDD kerap mengklaim bahwa REDD adalah jalan untuk menghargai hak-hak masyarakat pribumi, utamanya hak atas tanah. Apa pengalaman Anda tentang REDD dan hak-hak masyarakat pribumi di Acre?
Michael Schmidlehner: REDD mengancam baik hak-hak masyarakat pribumi atas tanah yang secara tradisional mereka tempati dan hak mereka untuk menentukan sendiri pemanfaatan sumber daya tanah. Pada 2012, presiden Federasi Masyarakat Huni Kui Acre (FEPHAC) Ninawá Huni Kui mengumumkan: “Di Acre, demarkasi teritori pribumi dilumpuhkan karena mereka ingin mengambil tanah kami untuk menghasilkan keuntungan dengan layanan lingkungan, melalui program-program seperti REDD.”
Berdasarkan fakta, ada 21 wilayah pribumi yang belum didemarkasi di Acre. Semua proses demarkasi mandek sejak 1999. Wilayah-wilayah tersebut sering kali diduduki oleh orang-orang non-pribumi dan terus di bawah tekanan para pemilik tanah besar dan korporasi. Redd, yang memberikan kompensasi berlimpah dan peluang investasi bagi para pemangku kepentingan ini, menambah tekanan tersebut.
Di dalam wilayah-wilayah, keterbatasan lingkungan mengancam keamanan pangan komunitas. Seorang anggota komunitas diwawancarai oleh utusan Misi DHESCA dan mengatakan: “Kami menderita selama bertahun-tahun. Tahun ini keadaan semakin buruk karena kami tidak dapat menanam tanaman pokok. Para pemilik tanah diperbolehkan, sementara kami tidak dapat? Ada 24 keluarga di sini. Bagaimana kami dapat bertahan hidup?”
REDD-Monitor: Pada waktu yang bersamaan REDD sedang diimplementasikan di Acre, Kongres Brazil sedang mempertimbangkan perubahan konstitusi (PEC 215) yang akan mengalihkan kekuasaan mendemarkasi tanah masyarakat pribumi dari FUNAI (departemen urusan masyarakat pribumi Brazil) ke Kongres. Apa implikasi PEC 215 bagi hak-hak pribumi dan bagi masa depan REDD di Acre?
Michael Schmidlehner: Belakangan ini, hampir semua proses demarkasi sedang lumpuh di Brazil karena pemerintah menunda kerja FUNAI, tidak memberikan sumber daya yang diperlukannya. PEC 215 dipromosikan secara agresif oleh apa yang disebut kaukus desa yang baru kali ini memegang posisi berkuasa di Kongres Brazil dan dalam banyak aspek mendominasi pemerintahan federal. Bila PEC 215 lolos, barang kali tidak akan ada satu wilayah pribumi yang didemarkasi pada masa depan.
Sekali lagi, ada kepentingan masif terhadap tanah pribumi: tambang, minyak (di Acre bahkan sampai menggunakan metode fracking), pengembangan lahan peternakan atau monokultur, pembangunan jalan raya dan rel kereta api (di Acre mungkin melintasi wilayah masyarakat pribumi yang belum dikenal keberadaannya). Kelompok-kelompok kepentingan yang sama pula, yang mempromosikan aktivitas-aktivitas ini, yang mendambakan hutan perawan yang masih tersisa (dan lebih disukai yang tidak dihuni) untuk skema-skema ganti rugi berlimpah. Undang-Undang Hutan yang baru, begitu pula SISA, memungkinkan skema-skema tersebut.
Sementara SISA memfasilitasi ganti rugi karbon, UU Hutan baru menginstitusikan Saham Cadangan Lingkungan yang dapat diperdagangkan yang disebut CRA (dari bahasa Portugis Cota Rural Ambiental) yang dapat digunakan untuk mengkompensasi deforestasi. Pasar CRA menawarkan sinergi dengan pasar karbon, yang memungkinkan kompensasi berganda. Satu area hutan di Acre sekarang dapat digunakan dua kali untuk kompensasi: untuk penghapusan emisi (SISA) dan untuk penghapusan deforestasi (UU Hutan baru).
Melalui baik PEC 215 dan REDD, korporasi-korporasi multinasional, bersekutu dengan oligarki lokal, berusaha mendapatkan hak atas teritori pribumi, baik dengan mengusir orang pribumi, atau menghilangkan hak suara mereka di dalam teritori mereka sendiri.
REDD-Monitor: Satu hak penting bagi masyarakat pribumi adalah asas mendapatkan informasi sebelum dan kebebasan menentukan sikap (FPIC). Tolong ceritakan pengalaman Anda tentang proses FPIC dalam pelaksanaan REDD di Acre, termasuk konsultasi publik untuk UU 2.308 yang menjadi landasan bagi Sistem Insentif Negara untuk Layanan Lingkungan (SISA) pada 2010.
Michael Schmidlehner: UU SISA diloloskan hanya dalam waktu dua hari melalui sidang legislatif Acre sebagai “perkara darurat”. Ia diberlakukan pada 22 Oktober 2010, pada malam hari setelah presentasi power point oleh seorang perwakilan dari Forest Trends.
“Hal darurat” dijelaskan hanya empat hari kemudian, pada 22 Oktober, Pemerintah Acre mendapat hibah 66,7 juta Real (lebih kurang 40 juta US Dollar pada waktu itu) untuk proyek Valorisasi Aset-aset Hutan Lingkungan di Acre dari Fundo Amazonia (uang berasal dari pemerintah Norwegia, KFW dan perusahaan minyak Brazil Petrobras, dengan pengawasan Bank Pembangunan Brazil BNDES). Tetap hanya sedikit transparansi tentang penerapan dana-dana tersebut.
Motor penggerak sesungguhnya bagi REDD di Acre adalah uang yang disuntikkan ke negara untuk menciptakan sebuah pajangan bagi kebijakan ekonomi hijau. Meski demikian, pemerintah bilang bahwa SISA adalah hasil konsultasi panjang dengan para pemangku kepentingan. Pada waktu yang sama, pemerintah menyatakan bahwa hanya 174 orang yang dihubungi secara langsung: 85 teknisi dari kalangan LSM (mungkin merekalah yang Anda maksud dalam pertanyaan nomor lima); 50 pekerja ekstraktif (seperti pemungut getah karet atau pengumpul kacang); 30 orang pribumi; dan sembilan perwakilan organisasi produsen. Karena penduduk Acre berjumlah hampir 800 ribu orang, maka 184 orang yang dihubungi secara langsung sama sekali tidak representatif.
Sejak 2010, berbagai pertemuan dan lokakarya informasi tentang REDD dan SISA diselenggarakan. Kami tidak tahu, apa yang sesungguhnya terjadi dalam acara-acara tersebut (catatan rapat tidak dipublikasikan). Meski demikian, jelaslah bahwa mereka sangat mengharapkan keuntungan finansial dari masyarakat pribumi.
Dalam sebuah lokakarya, Almir Surui dari suku Paiter-Surui diundang untuk membicarakan proyek REDD yang ia promosikan di negara bagian Rondonia (RO). Lokakarya dilaporkan oleh seorang wartawan pemerintah dengan kalimat: “Presentasi oleh Almir Surui Narayamoga, kepala suku Paiter, pada hari terakhir Lokakarya Informasi tentang Sistem Insentif untuk Layanan Lingkungan (SISA), menuntaskan keraguan para pemuka pribumi di Acre dan memenuhi semua pihak – Indian dan non-Indian – dengan harapan: perlindungan terhadap hutan dan keragaman hayati bernilai jutaan dollar.”
Pada waktu yang sama, jelaslah banyak keraguan tersisa setelah acara, sebagaimana diungkapkan seorang peserta: “Masih belum jelas apa yang dijual, bagaimana ia bisa dijual, siapa yang akan memonitor, siapa yang akan bernegosiasi, apa sesungguhnya penjualan ini, bagaimana bisa dilakukan.”
Ketidakjelasan mekanisme rumit REDD, ditambah harapan akan uang berlimpah telah menimbulkan perpecahan mendalam di antara masyarakat pribumi. Para pengusung REDD secara rapi menyembunyikan persoalan semacam itu dan menyuarakan apa yang mereka sebut mendapatkan informasi sebelumnya dan kebebasan menentukan sikap (FPIC).
Contoh sempurna distorsi ini adalah proyek Surui yang disebutkan di atas, implementasinya berdasarkan FPIC yang dipromosikan oleh Forest Trends dan menyebabkan masalah parah dan mendalamnya konflik di antara masyarakat pribumi, sebagaimana Anda laporkan. Selama bertahun-tahun proyek itu dipresentasikan sebagai contoh bagi orang pribumi di Acre dan hari ini perpecahan yang sama dan distorsi terjadi di sana.
Pada titik ini kita juga harus mempertanyakan kelayakan keseluruhan dari konsep memberitahukan sebelum dan kebebasan menentukan (FPIC) dalam konteks tertentu. Seberapa bebas masyarakat memberikan izin, bila mereka mengalami kelangkaan kebutuhan pokok dan hak-hak asasinya terancam? Seberapa jauh dapat disebut “sebelumnya”? Sebelum apa? Sebelum proposal proyek REDD, biasanya banyak intervensi dari pemerintah dan LSM-pasar terhadap komunitas-komunitas tersebut seperti program manajemen hutan atau pemetaan etnis atau pelatihan masyarakan pribumi oleh agen-agen hutan perkebunan, yang menimbulkan bias tanggapan masyarakat terhadap proyek semacam ini. Dan yang lebih penting, apa arti “mengetahui”? Seberapa banyak informasi dan jenis informasi apa yang dianggap perlu bagi sebuah komunitas untuk memutuskan tentang proyek REDD? Siapa yang dapat memberikan informasi non-bias? Apa dampak dari proses informasi seperti itu terhadap keseimbangan sosial dan kultural komunitas pribumi?
REDD-Monitor: Dalam lima tahun setelah 2003, deforestasi di Acre turun hingga 70%. Ini sebagian adalah hasil dari harga-harga komoditas pertanian, tapi juga sebagian adalah hasil dari serangkaian kebijakan, monitoring pemerintah dan penegakan hukum. Ini terjadi sebelum REDD. Tingkat deforestasi sekarang meningkat (area yang mengalami deforestasi pada 2014 adalah area terbesar sejak 2006). Apakah menurut Anda REDD berpotensi mendukung tindakan-tindakan awal untuk mengurangi deforestasi, atau sebaliknya ia justru merusak keberhasilan yang telah ditempuh?
Michael Schmidlehner: Pertama-tama, tingkat deforestasi – berdasarkan data satelit hanya memperhitungkan jumlah pohon yang ditebang. Ekstraksi kayu secara ekstensif melalui apa yang disebut manajemen hutan kayu telah menciutkan hutan di Acre sebelum 2003. besarnya deforestasi tersembunyi tidak diketahui hingga saat ini.
Meningkatnya angka deforestasi di Amazon Brazil jelas berhubungan dengan tingginya dollar dan ekspor kedelai serta daging sapi. Pada waktu yang sama ia harus dipahami dalam hubungannya dengan UU Hutan dari 2012. UU ini memberikan amnesti besar bagi kejahatan deforestasi. Para pemilik tanah desa sekarang bebas dari denda yang berhubungan dengan deforestasi yang terjadi sebelum juli 2008. Hal ini umumnya ditafsirkan oleh mereka sebagai sebuah lisensi untuk merusak hutan.
Lebih dari semua itu, UU Hutan baru menandai sebuah transisi dari kebijakan restorasi lingkungan ke kebijakan kompensasi lingkungan dan karena itu menciptkan sinergi kuat antara agribisnis dan proyek-proyek semacam REDD (sebagaimana digambarkan dalam jawaban atas pertanyaan nomor tujuh).
Harapan lebih banyak amnesti di masa depan dan kemungkinan-kemungkinan baru tentang ganti rugi barangkali merupakan sebab utama meningkatnya deforestasi sejak 2013. REDD adalah bagian dari dinamika ini. Area hutan tempat dikeluarkannya Saham Cadangan Lingkungan (CRA) juga dapat digunakan untuk menghasilkan kredit karbon. Maka, alih-alih menghukum para pemilik tanah pelaku deforestasi, UU Hutan baru bersama-sama dengan REDD justru menciptakan peluang bisnis tambahan bagi mereka.
REDD-Monitor: Acre adalah salah satu anggota pendiri Gugus Tugas Hutan Iklim dari Para Gubernur, yang dibentuk oleh mantan gubernur California Arnold Schwarzenegger pada 2009. Apa pandangan Anda tentang Gugus Tugas Hutan Iklim dari Para Gubernur? Apakah ia membantu mengurangi deforestasi dan mendukung hak-hak komunitas lokal dan masyarakat pribumi di Acre?
Michael Schmidlehner: Gugus Tugas Iklim dan Hutan dari Para Gubernur (GCF) mempromosikan REDD subnasional, di mana negara-negara bagian atau provinsi-provinsi mengadopsi kerangka hukum yang memungkinkan mereka membangun pasar karbon hutan beregulasi di antara mereka.
Ada beberapa persoalan dengan pendekatan ini. Banyak soal teknis seperti pengukuran karbon, dapat ditambahkan (sebagaimana diceritakan dalam jawaban atas pertanyaan nomor tiga), kebocoran (fakta bahwa perlindungan area terbatas hutan kerap menambah deforestasi di lingkungan sekitarnya) dan permanen (fakta bahwa hutan dapat dihancurkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat diramalkan) sangatlah sulit (bahkan tidak mungkin) ditangani pada tingkat subnasional.
Pada tingkat nasional, REDD secara teknis lebih layak. UU negara bagian yang memfasilitasi pasar karbon subnasional cenderung bertentangan dengan konstitusi negara. Di Brazil, misalnya, konstitusi mendefinisikan lingkungan alam sebagan “sebuah aset untuk dimanfaatkan bersama-sama”. UU SISA dianggap oleh para penentang sebagai tidak konstitusional, karena mengizinkan komersialisasi layanan lingkungan seperti penyimpanan karbon hutan.
Dalam dua COP terakhir kami dapat merasakan bahwa pemerintah Brazil tidak menyetujui prakarsa-prakarsa REDD pada tingkat negara bagian, tapi menginginkan dilakukannya negosiasi bilateral pada tingkat federal. Dalam pandangan pemerintah federal perjanjian REDD di tingkat subnasional merongrong kedaulatan negara terhadap sumber daya alamnya.
Dengan mengadopsi mekanisme REDD nasional pemerintah di masa depan bahkan dapat melarang perjanjian subnasional. Untuk mencegah hal ini, para promotor REDD subnasional mengusulkan apa yang disebut pendekatan sarang yang bertujuan mengharmonisasikan REDD di berbagai tingkatan, tapi sesungguhnya menambah berbagai soal teknis pada mekanisme REDD yang sudah terlalu rumit itu.
Meskipun demikian, pemerintah Acre bersikeras pada strategi subnasional. Menjadi pajangan internasional sebagai pelopor REDD, menjadi pemain kunci di antara mitra GCF. Belum lama ini, Gubernur Acre juga menjadi presiden GCF.
Mitra utama Acre dalam kelompok itu adalah California. Pada 2010, Gubernur California, Chiapas, dan Acre menandatangani sebuah Nota Kesepahaman yang meramalkan hilangnya emisi industri California melalui REDD+ di Acre dan Chiapas. Meskipun kebanyakan orang di Acre tida tahu tentang nota kesepahaman atau tentang GCF, beberapa organisasi yang jumlahnya semakin bertambah, para pemuka komunitas dan aktivis menentang prakarsa ini.
Pada 2013, 25 organisasi dan 40 individu menolak perjanjian impas yang direncanakan dengan California dalam sebuah surat terbuka. Argumen utamanya adalah bahwa pihak-pihak yang akan bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas REDD+ tidak didengar suaranya, bahwa REDD+ tidak akan efektif mengurangi emisi karbon global atau deforestas dan ia bahkan memperdalam ketidakadilan sosial dan lingkungan.
REDD-Monitor: Menurut Anda apa ancaman terbesar bagi masyarakat dan hutan Acre? Dan menurut Anda apa cara terbaik menyikapi ancaman tersebut? Adakah peran bagi REDD dalam menyikapi ancaman tersebut?
Michael Schmidlehner: Mayoritas ilmuwan iklim setuju bahwa bila perubahan iklim berlanjut pada laju seperti sekarang ini, hutan hujan tropis akan hilang dalam abad ini. Bila kita menganggap hal ini secara serius, dan bila kita memperhitungkan kegagalan keseluruhan dari pemerintah-pemerintah dan PBB dalam mengambil kesimpulan yang tepat, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi kita semua dan terutama bagi komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan seperti mereka yang tinggal di Acre.
Reaksi yang tepat untuk krisis ini adalah menghentikan pembakaran bahan bakar fosil dan mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat-masyarakat industri. Langkah mendesak ini akan tertunda selama solusi palsu terhadap iklim seperti REDD disebarluaskan oleh sekelompok kecil elit yang mengejar kepentingannya sendiri. Kesimpulan kami, khususnya di sini di Acre, dengan negara bagian ini digunakan sebagai pajangan REDD, kami harus mengutuk solusi palsu ini secara terbuka.
Perubahan iklim adalah gejala paling dapat dirasakan dari krisis yang jauh lebih besar yang meliputi keseluruhan organisasi sosial ekonomi kita dan hubungannya dengan alam, dan krisis ini menuntut perubahan global radikal. Bila kita percaya dengan perubahan ini dan kita percaya dunia lain adalah suatu kemungkinan dalam skala global, maka pertama-tama kita semua harus menentang kerusakan dari sedikit “dunia lain” yang masih ada pada tingkat lokal di planet ini.
Dengan kata lain, kita harus menghormati masyarakat pribumi dengan budaya mereka yang berbeda, menghentikan kepentingan perluasan industri dan perdagangan yang tak henti-hentinya berkembang dan menyerbu wilayah-wilayah masyarakat pribumi, dan kita harus mendukung perjuangan politik masyarakat pribumi dalam mempertahankan hak-hak dan otonomi mereka.
Catatan sepenuhnya: Tulisan ini adalah bagian dari serangkaian artikel dan wawancara tentang REDD di Brazil, dengan dana dari Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Klik di sini untuk mengetahui semua sumber dana REDD-Monitor.
No comments:
Post a Comment