Empat tahun lalu, Simon Counsell, direktur Rainforest Foundation UK, dikutip di Observer mengatakan bahwa “REDD harus dikeluarkan dari tangan Bank Dunia”.Seminggu kemudian, surat kabar itu menyampaikan koreksi berikut:
Kami diminta untuk mengklarifikasi bahwa skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) yang ditampilkan dalam artikel ini tidak, sebagaimana kami nyatakan, “di tangan Bank Dunia”. REDD adalah sebuah skema yang dianut oleh sebuah kemitraan negara-negara dan organisasi-organisasi yang berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon.
Jelaslah Bank Dunia tidak mau mengakui tanggung jawab sepenuhnya terhadap REDD. Tapi kenyataannya bahwa Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia memainkan peran yang sangat berpengaruh dalam mempromosikan versi REDD-nya sebagai sebuah mekanisme perdagangan karbon.
Pada waktu yang bersamaan, Bank Dunia tampak berniat mengusik REDD. Keputusan baru-baru ini oleh Dana Karbon bahwa harga kredit REDD tidak akan lebih dari 5 US$ berarti bahwa negara-negara yang membentuk program-program REDD tidak akan mungkin punya cukup uang untuk menjalankan secara benar proses bebas, sebelum dan pemberitahuan sebelumnya, atau mengatasi isu-isu pelik seperti hak-hak tanah. Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Bruce Rich, program REDD, “kelihatannya sedang mengelak dari tantangan tata kelola yang tidak dapat dikendalikan”. Tapi, kecuali isu-isu ini disikapi, REDD memang tidak akan berjalan.
Sementara itu, sejak Oktober 2012, Bank Dunia sedang mengkaji ulang kebijakan kerangka pengamannya. Sebuah draft pertama diserahkan kepada Wakil Presiden Bank Dunia pada Mei 2014. Draft ini masih dirahasiakan, tapi bocoran email dari Bank Dunia yang memuat komentar tentang draft dari beberapa kantor Wakil Presiden memunculkan persoalan serius.
Sekarang, sebuah draft tentang Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial bertanggal 10 juli 2014 telah bocor dari Bank Dunia. (Anda dapat membacanya dan mengunduhnya di sini.)
Pemutakhiran – 31 Juli 2014: Dokumen draft telah dihapus dari Scribd: “This content was removed at the request of World Bank Group.” (Terima kasih kepada James W. Kisekka atas pemberitahuannya di bagian komentar)
Kemarin, Bank Dunia mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa Dewan telah “memberikan izin kepada Bank Dunia untuk melakukan konsultasi publik pada draft pertama sebuah proposal untuk memodernisasikan kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat dan lingkungan dalam proyek-proyek investasi yang didanai oleh Bank Dunia.”
Draft untuk konsultasi, bertanggal 30 Juli 2014, dapat diunduh di sini (berkas pdf, 2,3 MB). Ukuran naskah itu 36 halaman lebih ringkas ketimbang draft bertanggal 10 Juli 2014, yang dapat diunduh di sini (berkas pdf, 1,7 MB).
Perkembangan ini membenarkan ketakutan terburuk para pengritik Bank Dunia. Stephanie Fried, direktur Ulu Foundation, mengatakan kepada Guardian,
“Rencana ini mengungkapkan sebuah langkah kejutan untuk membuang perlindungan bagi orang miskin seraya memberikan lampu hijau untuk kerusakan hutan dan lingkungan alam.”
Nezir Sinani, koordinator perubahan iklim di Pusat Informasi Bank Dunia, mengatakan,
“Proposal yang bocor itu mengungkapkan kemerosotan tajam standar-standar yang ada. Rencana itu tidak hanya bertentangan dengan pernyataan tujuan Bank Dunia untuk menuntaskan kemiskinan parah dan menggenjot kemakmuran bersama, tapi menurunkan derajat bagi komunitas internasional.”
Draft kerangka pengaman juga lemah pada perubahan iklim. Ketimbang, katakanlah, melarang pendanaan batu bara, bocoran draft hanya menyatakan Bank Dunia berupaya “Menyikapi dampak terhadap perubahan iklim di tingkat proyek.”
Draft kerangka pengaman mengusik hak-hak Masyarakat Pribumi dengan memasukkan sebuah persyaratan “tidak berbuat apa-apa” untuk pemerintah. Di bawah ini adalah rilis pers dari Forest Peoples Programme dan Asia Indigenous Peoples Pact. Sebuah pernyataan keprihatinan (tersedia di sini) dipresentasikan kepada Bank Dunia pada 29 Juli 2014.
Komite Efektifitas Pembangunan (CODE) dari Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia akan menngadakan rapat hari ini untuk membahas draft. Situs web Bank Dunia menjelaskan bila draft tersebut disetujui, “konsultasi tahap kedua untuk proposal draft, tanggal akan dikonfirmasikan, akan diselenggarakan”.
Bank untuk Hak Asasi Manusia (Bank on Human Rights), sebuah koalisi LSM, gerakan sosial dan kelompok-kelompok masyarakat, mendesak Bank Dunia untuk menolak draft itu dan mengembalikan untuk diperbaiki.
Bank Dunia berusaha mengusik hak-hak masyarakat pribumi
(Bangkok, London, Selasa 29 Juli 2014) –
Dalam sebuah upaya yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Bank Dunia akan mengusulkan agar pemerintah-pemerintah dapat “tidak melakukan apa-apa” terhadap persyaratan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat pribumi dari konsekuensi negatif yang tidak diharapkan akibat aktivitas-aktivitas pembangunan yang didanai oleh kreditor multilateral. Dalam sebuah draft yang bocor tentang standar lingkungan dan sosial baru untuk dipertimbangkan bagi konsultasi publik oleh sebuah komite Dewan Eksekutif Bank Dunia pada 30 Juli, bahasa dimasukkan yang memungkinkan pemerintah-pemerintah mengabaikan kewajiban mereka terhadap masyarakat-masyarakat pribumi.
Ketika Bank Dunia mengumumkan bahwa mereka akan merevisi standar-standar tersebut (sebelumnya terdapat di dalam susunan ad hoc delapan kebijakan yang terpisah) manajemen Bank Dunia berjanji tidak akan “melemahkan” standar-standar yang ada. Komitmen ini kerap diulang-ulang dalam tiga tahun terakhir. Akan tetapi, usulan agar pemerintah-pemerintah dapat mengabaikan standar internasional untuk perlindungan masyarakat pribumi, dan mengabaikan hak asasi manusia yang menyangga perlindungan tersebut, tidak diragukan lagi merupakan upaya pelemahan standar-standar yang ada. Joan Carling, Sekretaris Jendral Asia Indigenous Peoples Pact, mengatakan “dengan perasaan kecewa dan frustrasi yang mendalam bahwa Bank Dunia memilih untuk menambah diskriminasi dan marginalisasi masyarakat-masyarakat pribumi. Bahkan dengan dimasukkannya ketentuan hak mendapatkan informasi sebelum pelaksanaan proyek dan kebebasan memutuskan, atau FPIC, bagi masyarakat pribumi, menjadi tidak bermakna dengan adanya ‘pilihan tidak berbuat apa-apa’ bagi pihak peminjam, yang akan diterima oleh banyak pemerintah di Asia, karena mereka menolak mengakui secara hukum hak-hak masyarakat pribumi di negara masing-masing. Pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat pribumi terhadap tanah, wilayah dan sumber daya juga tidak didukung secara penuh, yang merupakan unsur penting bagi perlindungan masyarakat pribumi dalam setiap intervensi pembangunan.
Aspek berbahaya dari proposal Bank Dunia adalah ia dapat menjadi preseden bagi lembaga-lembaga keuangan multilateral lain. Secara historis, Bank Dunia menjadi pemimpin dalam meningkatkan penguatan perlindungan lingkungan dan sosial, namun draft terakhir ini menghantam telak reputasi itu.
Joji Cariño, Direktur Forest Peoples Programme, berkomentar “Rekomendasi masyarakat pribumi tentang kebutuhan penguatan standar-standar Bank Dunia dan membawanya agar sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi telah sampai ke telinga yang tuli. Janji Bank Dunia tentang ‘tidak ada pelemahan’ kebijakan-kebijakan yang ada menjadi sirna dengan usulan “tidak berbuat apa-apa”, walaupun proposal baru juga mengisyaratkan adanya kemajuan dalam area-area penting.”
Ancaman nyata bila kebijakan yang diusulkan itu diadopsi adalah dampak praktis dan langsung yang dapat ditimbulkan dari standar buruk tersebut terhadap masyarakat-masyarakat pribumi yang hidup di negara-negara yang pemerintahnya terbiasa mengabaikan hak-hak mereka. Bagi banyak masyarakat pribumi di Afrika dan di benua lain, baru belakangan ini saja hukum nasional dan regional mulai mengakui dan melindungi tanah dan mata pencaharian mereka, dengan menerapkan hukum yang dibangun selama lebih dari puluhan tahun advokasi.
Masyarakat pribumi sedang bergerak di seluruh dunia menuntut agar Bank Dunia menarik proposal kebijakan yang ofensif. Mereka menyerukan kepada Bank Dunia untuk memastikan hasil revisi kebijakan dalam standar yang sepenuhnya sejalan dengan norma dan kewajiban internasional tentang hak-hak masyarakat pribumi. Pada waktu yang bersamaan, mereka mendesak Presiden Bank Dunia untuk menghormati janjinya mencegah setiap pelemahan standar-standar yang ada.
Sebuah pernyataan keprihatinan menguraikan rekomendasi-rekomendasi untuk aksi oleh Dewan Eksekutif Bank Dunia telah dipresentasikan kepada Bank Dunia hari ini (29 Juli 2014) dan didukung oleh 84 organisasi dan lembaga masyarakat pribumi, 59 kelompok pendukung dan 20 perseorangan.
No comments:
Post a Comment